Berita

Sekelompok masyarakat menggelar aksi tolak rekomendasi Ijtima Ulama IV/Ist

Politik

Tolak NKRI Bersyariah, Garda Nawacita: Yang Tidak Setuju Pancasila Silakan Tinggalkan Indonesia

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 23:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rekomendasi Ijtima Ulama IV yang ingin menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersyariah mendapat penolakan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komite Nasional Garda Nawacita (KN-GN).

Penolakan tersebut pun diutarakan dalam sebuah aksi simpatik bersama ratusan orang di area Patung Kuda Indosat, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

Ketua Komite Nasional Garda Nawacita, Abdullah Kelrey menegaskan bahwa konsep negara saat ini sudah ideal dan memiliki landasan Pancasila yang tidak bisa diganggu gugat.


“Pancasila sudah final, tidak ada embel-embel Pancasila NKRI bersyariah. Makanya kami secara tegas menolak hasil rekomendasi Ijtima Ulama IV karena rentan ditunggangi ideologi khilafah dan berpotensi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45,” tegas Abdullah Kelrey.

Ia menjelaskan, NKRI sudah memiliki landasan Pancasila yang sudah dipegang sejak era kemerdekaan. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan kelompok yang ingin mengembangkan ideologi selain Pancasila.

“Jika tidak sepakat dengan Pancasila, sebaiknya angkat kaki dari bumi Indonesia. Pancasila bukan ideologi impor,” tegasnya.

Di sisi lain, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Jokowi-Maruf. Masyarakat juga diimbau kembali menjaga persatuan dan kesatuan.

“Masyarakat harus bisa move on melupakan perbedaan saat Pilpres. Elite politik sudah mesra, maka masyarakat khususnya para pendukung juga ikutan mesra kembali. Jangan ada lagi kubu-kubuan baik 01 dan 02, tapi 03 persatuan Indonesia,” tandasnya.

Di sela-sela aksinya, massa juga membagikan bunga mawar kepada para pengguna jalan sebagai simbol perdamaian dan ajakan menjaga persatuan dan kesatuan.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Changhong Perpanjang Garansi Produk Elektronik hingga 25 Tahun, Ini Rinciannya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:22

Tim Satgas Hanura Mulai Safari Panaskan Mesin Partai Menuju Pemilu 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:58

Jangan Cuma Pembeli, Indonesia harus jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:51

Bank Lokal Tumbuh Pesat, Citi Pilih Tinggalkan Bisnis Ritel Global

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:38

Investasi Danantara Jadi Kunci Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 20:47

Seskab Teddy Tiga Besar Jajaran Menteri dengan Kinerja Terbaik

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 20:14

Elite PBNU Sibuk Urus Tambang, Gagal Pimpin Jam'iyah

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 19:30

Banteng Jakarta FC Bidik Juara Soekarno Cup 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 19:26

30 Eks Bankir Citibank Wariskan Pelajaran Karier Lewat Buku Growing with Purpose

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 18:50

Besok, Dishub DKI Jakarta Launching 3 Terobosan Mobilitas Warga

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 18:18

Selengkapnya