Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, mengunjungi China pada hari ini (Jumat, 9/8) sebagai usaha untuk menekan India yang mencabut otonomi khusus wilayah Kashmir.
Rencananya, Qureshi akan bertemu dengan para pemimpin China di Beijing. Sebelum berangkat, Qureshi menyebutkan bahwa China merupakan "teman terpercaya" Islamabad dan ia akan memberi tahu temannya tersebut tentang situasi Kashmir.
Selain mendekati China, Pakistan juga tengah mempertimbangkan proposal untuk membawa kasus Kashmir ke Mahkamah Internasional.
Sementara itu, di wilayah Kashmir sendiri keadaan masih terisolasi, setiap jalan ditutup, semua orang dipaksa berdiam diri di dalam rumah, sedangkan ribuan tentara India berpatroli sembari memegang senjata.
Menurut
Al Jazeera, umat muslim Kashmir saat ini tengah mengharapkan izin menggelar shalat Jumat di masjid-masjid setempat.
Kemarin Kamis (8/8), PBB telah memperingatkan baik India maupun Pakistan agar tetap tenang dan berusaha untuk tidak menggunakan kekerasan dalam situasi ini.
Berdasarkan Perjanjian Simla tahun 1972, baik India maupun Pakistan telah berkomitmen untuk melakukan negosiasi bilateral untuk menyelesaikan sengketa Kashmir.
Namun, sebagian kalangan menyamakan kasus Kashmir ini dengan kasus suku Uighur di China. Apa yang dilakukan oleh pemerintah India saat ini terhadap Kashmir dianggap sama dengan tindakan pemerintah China terhadap komunitas Uighur di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.
Kashmir dan Xinjiang adalah dua wilayah yang sama-sama pernah diberikan otonomi khusus, wilayah sengketa yang diisi oleh penduduk mayoritas beragama muslim. Saat ini, keduanya sama-sama menghadapi tekanan dari pemerintah pusat.
Ada dugaan, pemerintah India akan memperlakukan Kashmir sama seperti yang dilakukan pemerintah China terhadap Uighur. Selain meningkatkan kontrolnya, China juga telah mengubah Xianjiang menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi besar.
