Berita

Shah Mahmood Qureshi/net

Dunia

Menlu Pakistan Terbang Ke China Untuk Tekan India

JUMAT, 09 AGUSTUS 2019 | 15:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, mengunjungi China pada hari ini (Jumat, 9/8) sebagai usaha untuk menekan India yang mencabut otonomi khusus wilayah Kashmir.

Rencananya, Qureshi akan bertemu dengan para pemimpin China di Beijing. Sebelum berangkat, Qureshi menyebutkan bahwa China merupakan "teman terpercaya" Islamabad dan ia akan memberi tahu temannya tersebut tentang situasi Kashmir.

Selain mendekati China, Pakistan juga tengah mempertimbangkan proposal untuk membawa kasus Kashmir ke Mahkamah Internasional.


Sementara itu, di wilayah Kashmir sendiri keadaan masih terisolasi, setiap jalan ditutup, semua orang dipaksa berdiam diri di dalam rumah, sedangkan ribuan tentara India berpatroli sembari memegang senjata.

Menurut Al Jazeera, umat muslim Kashmir saat ini tengah mengharapkan izin menggelar shalat Jumat di masjid-masjid setempat.

Kemarin Kamis (8/8), PBB telah memperingatkan baik India maupun Pakistan agar tetap tenang dan berusaha untuk tidak menggunakan kekerasan dalam situasi ini.

Berdasarkan Perjanjian Simla tahun 1972, baik India maupun Pakistan telah berkomitmen untuk melakukan negosiasi bilateral untuk menyelesaikan sengketa Kashmir.

Namun, sebagian kalangan menyamakan kasus Kashmir ini dengan kasus suku Uighur di China. Apa yang dilakukan oleh pemerintah India saat ini terhadap Kashmir dianggap sama dengan tindakan pemerintah China terhadap komunitas Uighur di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

Kashmir dan Xinjiang adalah dua wilayah yang sama-sama pernah diberikan otonomi khusus, wilayah sengketa yang diisi oleh penduduk mayoritas beragama muslim. Saat ini, keduanya sama-sama menghadapi tekanan dari pemerintah pusat.

Ada dugaan, pemerintah India akan memperlakukan Kashmir sama seperti yang dilakukan pemerintah China terhadap Uighur. Selain meningkatkan kontrolnya, China juga telah mengubah Xianjiang menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi besar.  

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya