Pertempuran antara tiga kelompok bersenjata untuk menguasai wilayah dan perdagangan narkoba di timur laut Kolombia telah membuat sekitar 300 ribu warga sipil berpotensi mengalami pelanggaran hak asasi manusia.
Begitu kata kelompok HAM, Human Rights Watch pada Kamis (8/8).
Diketahui bahwa kelompok pemberontak dari Tentara Pembebasan Nasional (ELN), pejuang pembangkang dari Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) menolak untuk dimobilisasi di bawah kesepakatan damai dan geng kejahatan Los Pelusos. Ketiga kelompok itu berada di wilayah Catatumbo, dekat perbatasan dengan Venezuela.
"Di Catatumbo, perang sampai mati telah dipicu antara kelompok-kelompok bersenjata yang tidak teratur. Perang ini membuat penduduk sipil sebagai tahanan, sebagai tawanan," kata direktur Human Rights Watch Americas Jose Miguel Vivanco.
"Ini adalah orang-orang pedesaan miskin yang belum pernah melihat negara Kolombia selama beberapa dekade dan yang terkena pelanggaran berat," sambungnya, seperti dimuat
Reuters.
Orang-orang yang tinggal di kawasan itu diketahui telah melarikan diri dari krisis ekonomi dan politik di negara mereka sendiri. Vivanco mengatakan, mereka yang bertahan beresiko mengalami pembunuhan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, perekrutan paksa anak di bawah umur, ranjau darat, pemindahan dan penculikan.
Vivanco mengatakan pemerintah Kolombia harus berinvestasi di jalan, pendidikan, perawatan kesehatan dan penciptaan lapangan kerja di kawasan itu.
