Berita

Pasukan di Yaman/Net

Dunia

Aden Semakin Mencekam, PBB Khawatir Masa Depan Perdamaian Yaman

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 | 08:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Bentrokan antara separatis Houthi di selatan dan pengawal presiden di Aden, telah menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai dua lainnya pekan ini.

PBB khawatir dengan situasi yang tengah berkembang di Ade tersebut dam menyerukan untuk de-eskalasi. PBB menyoroti keretakan di dalam koalisi pimpinan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) yang memerangi gerakan pemberontak Houthi sejak 2015.

Separatis yang didukung UEA dan pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional bersatu dalam pertempuran mereka melawan Houthi. Namun mereka memiliki agenda yang bersaing untuk masa depan Yaman.


Hubungan antara Hadi dan UEA mengalami ketegangan di tengah tuduhan bahwa UEA telah menawarkan perlindungan kepada politisi Yaman selatan yang berkampanye untuk memisahkan diri.

Menteri Dalam Negeri Yaman Ahmed al-Mayssari mengatakan pemerintah sejauh ini telah mempraktekkan pengekangan untuk menjaga stabilitas di Aden, tetapi siap sepenuhnya untuk memerangi tindakan apa pun yang menargetkan institusi negara.

"Kami menyerukan kepada rakyat Yaman untuk tidak menanggapi panggilan seperti itu karena mereka hanya bertujuan untuk perang dan hanya melayani kaum Houthi," kata Maysarri.

Utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, menyatakan keprihatinannya tentang gejolak di Aden.

"Saya khawatir dengan eskalasi militer di Aden hari ini, termasuk laporan bentrokan di sekitar Istana Presiden. Saya juga sangat prihatin dengan retorika yang mendorong kekerasan terhadap institusi Yaman," kata Griffiths dalam sebuah pernyataan.

"Peningkatan kekerasan akan berkontribusi pada ketidakstabilan dan penderitaan di Aden dan akan memperdalam perpecahan politik dan sosial Yaman," sambungnya.

"Saya menyerukan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk meninggalkan kekerasan dan terlibat dalam dialog untuk menyelesaikan perbedaan. Saya juga mendesak semua pihak yang berpengaruh untuk melemahkan situasi dan memastikan perlindungan warga sipil," tambahnya, seperti dimuat Al Jazeera.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya