Berita

Sejarawan Anhar Gonggong (dua dari kanan)/RMOL

Politik

Sejarawan: Di Republik Ini Terlalu Sedikit Pemimpin, Yang Banyak Adalah Pejabat

RABU, 07 AGUSTUS 2019 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Para pendiri bangsa sudah menyiapkan segalanya untuk rakyat Indonesia, seperti Pancasila, UU 1945 dan Proklamsi. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua itu sudah dibumikan di bumi Indoensia.

Demian pernyataan pembuka yang disampaikan sejarawan Anhar Gonggong dalam diskusi kebangsaan dengan tema 'Quo Vadis Indonesia' yang digelar di Museum Nasional, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

"Kita terlalu banyak slogan yang tidak pernah diwujudkan. Di repubik ini terlalu sedikit pemimpin dan yang paling banyak adalah pejabat," ungkapnya.


Anhar juga menyebut republik ini sedang mengalami masalah kekurangan orang jujur.

"Berapa banyak anggota DPR yang masuk penjara? Bahkan ketuanya juga ikutan masuk," katanya.

Menurutnya, kemerdekaan yang selama ini digaungkan sudah jelas tujuan akhirnya, yaitu untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Bahkan Anhar mengutip ungkapan Bung Karno yang mengatakan tidak ada gunanya demokrasi kalau tidak menghasilkan kesejahtraan.

"74 tahun kita merdeka namun sepertinya belum cukup dewasa. Menjadi dewasa itu sumbernya belajar dari sejarah," tegasnya.

Lanjut  Anhar, pertanyaan besar adalah untuk mencapai kesejahteraan, adil dan makmur, masyarakat yang bagaimana yang sedang dirancang.

"Kita bisa makan enak, tapi berapa banyak di luar sana yang tidak makan? Untung ada orang seperti Soekarno dan Hatta sehingga hari ini kita bisa merdeka," ungkapnya.

"Kita boleh diskusi, tapi tolong sampaikan juga yang di luar sana, biar mendapatkan makna," pungkas Anhar menambahkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya