Berita

Presiden Turki Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Brasil Tolak Permintaan Turki Untuk Ekstradisi Lawan Erdogan

RABU, 07 AGUSTUS 2019 | 09:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mahkamah Agung Brasil menolak permintaan ekstradisi terhadap lawan Presiden Turki Tayyip Erdogan, Ali Sipahi.

Dia adalah seorang pengusaha dan pemilik restoran di Sao Paulo dan juga merupakan anggota Hizmet, sebuah gerakan Islam moderat yang diilhami oleh ulama Turki yang berbasis di Amerika Serikat, Fethullah Gulen. Gerakan itu dianggap sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Turki.

Brasil menolak permintaan ekstradisi karena dinilai tidak ada jaminan bahwa Sipahi akan mendapatkan pengadilan yang adil di Turki.


"Tidak ada jaminan bahwa orang yang diekstradisi akan memastikan persidangan yang tidak memihak oleh hakim independen," kata Hakim Edson Fachin dalam keputusannya dengan suara bulat (Selasa, 6/8).

Kantor kepala jaksa penuntut Brasil berargumen di depan pengadilan menentang ekstradisi Sipahi, yang telah tinggal di Brasil selama 12 tahun. Pihaknya mengatakan tidak memiliki bukti tindakan teroris yang dilakukan oleh Hizmet.

Sementara itu, surat kabar Estado de S.Paulo, seperti dimuat ulang Reuters, melaporkan bahwa ada sekitar 300 warga Turki yang terhubung dengan Hizmet yang tinggal di Brasil. Pemerintah Turki mencari ekstradisi setidaknya 10 dari mereka.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya