Berita

Tes malaria/Net

Dunia

Malaria Renggut 1.800 Nyawa, Burundi Enggan Umumkan Keadaan Darurat

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 | 22:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Malaria telah menyebabkan lebih dari 1.800 orang di Burundi meninggal dunia tahun ini.

Dalam laporan situasi terbarunya, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan, 5,7 juta kasus malaria tercatat telah terjadi di Burundi pada tahun 2019 ini. Jumlah itu kira-kira sama dengan setengah dari keseluruhan populasi.

Dari semua kasus itu, total ada 1.801 orang meninggal dunia di Burundi karena penyakit yang disebabkan oleh nyamuk tersebut sejak 1 Januari hingga 21 Juli tahun ini.


Meski begitu, negara kecil berpenduduk 11 juta orang di kawasan Great Lakes Afrika itu masih belum mengumumkan keadaan darurat nasional. Padahal OCHA juga telah memperingatkan bahwa malaria telah melintasi proporsi epidemi pada bulan Mei lalu.

"Rencana penanggulangan wabah malaria nasional, yang saat ini sedang divalidasi, telah menyoroti kurangnya sumber daya manusia, logistik dan keuangan untuk tanggapan yang efektif," kata OCHA dalam buletin mingguan terbaru tentang keadaan darurat kemanusiaan.

"Semua pemangku kepentingan, termasuk otoritas nasional dan mitra diminta untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan tanggapan yang kuat terhadap acara ini sebelum eskalasi," tambah laporan yang sama seperti dimuat Al Jazeera.

Kurangnya langkah-langkah pencegahan seperti kelambu, perubahan iklim dan peningkatan pergerakan orang dari daerah pegunungan dengan kekebalan rendah terhadap malaria memicu penyebaran malaria.

Burundi sendiri pernah mengumumkan epidemi malaria pada Maret 2017, ketika negara itu telah mencatat 1,8 juta kasus dan 700 kematian. Namun pemerintah Burundi tetapi menolak melakukan hal yang sama sekarang.

Seorang pejabat senior pemerintah, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah tidak mau mengakui kelemahan jelang pemilihan yang ditetapkan untuk digelar tahun 2020 mendatang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya