Berita

Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi/RMOL

Politik

Dedi Mulyadi: Listrik Padam Massal Karena Sentralisasi Sejak Orde Baru

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 | 17:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Polemik pemadaman listrik yang dilakukan PLN pada 4-5 Agustus kemarin turut ditanggapi oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, problem pemadaman yang membuat panik warga ini muncul lantaran selama ini skema pengelolaan sumber daya listrik hanya dilakukan oleh satu badan.

"Problemnya berasal dari mana? Sebenarnya problem ini berasal dari pengelolaan listrik sejak zaman orde baru, listrik hanya dikelola oleh PLN," kata Dedi di akun Twitternya, Selasa (6/8).


Melalui PLN lah, kata dia, seluruh sumber energi tidak bisa menjual langsung kepada masyarakat. Semuanya harus dijual melalui PLN.

Cara monopoli ini diakui Dedi sudah menciptakan rangkaian yang panjang dalam metode pengelolaan energi listrik. Padahal di beberapa tempat di Indonesia mampu menghasilkan aliran listrik.

"Kadang, pikiran kita yang awam menjadi bingung. Jatiluhur, Cirata, Saguling menghasilkan listrik. Seluruhnya ditampung terlebih dahulu di PLN," lanjut mantan Bupati Purwakarta ini.

Pemadaman dengan waktu yang terbilang lama ini terjadi karena sentralisai pengelolaan ketenagalistrikan. Ketika satu kutub mati, maka semuanya terguncang.

Sementara, kata dia, sungai besar yang ada seharusnya dapat digunakan untuk produksi listrik skala besar. Dengan ini, kerusakan satu instalasi tempat tidak akan berdampak pada tempat lain.

Pemanfaatan sumber yang ada juga dapat menghemat biaya listrik yang ditanggung konsumen.

"Karena setiap daerah mengelola sistem kelistrikannya sendiri sesuai dengan sumber daya listrik di wilayahnya," tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya