Berita

Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi/RMOL

Politik

Dedi Mulyadi: Listrik Padam Massal Karena Sentralisasi Sejak Orde Baru

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 | 17:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Polemik pemadaman listrik yang dilakukan PLN pada 4-5 Agustus kemarin turut ditanggapi oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, problem pemadaman yang membuat panik warga ini muncul lantaran selama ini skema pengelolaan sumber daya listrik hanya dilakukan oleh satu badan.

"Problemnya berasal dari mana? Sebenarnya problem ini berasal dari pengelolaan listrik sejak zaman orde baru, listrik hanya dikelola oleh PLN," kata Dedi di akun Twitternya, Selasa (6/8).


Melalui PLN lah, kata dia, seluruh sumber energi tidak bisa menjual langsung kepada masyarakat. Semuanya harus dijual melalui PLN.

Cara monopoli ini diakui Dedi sudah menciptakan rangkaian yang panjang dalam metode pengelolaan energi listrik. Padahal di beberapa tempat di Indonesia mampu menghasilkan aliran listrik.

"Kadang, pikiran kita yang awam menjadi bingung. Jatiluhur, Cirata, Saguling menghasilkan listrik. Seluruhnya ditampung terlebih dahulu di PLN," lanjut mantan Bupati Purwakarta ini.

Pemadaman dengan waktu yang terbilang lama ini terjadi karena sentralisai pengelolaan ketenagalistrikan. Ketika satu kutub mati, maka semuanya terguncang.

Sementara, kata dia, sungai besar yang ada seharusnya dapat digunakan untuk produksi listrik skala besar. Dengan ini, kerusakan satu instalasi tempat tidak akan berdampak pada tempat lain.

Pemanfaatan sumber yang ada juga dapat menghemat biaya listrik yang ditanggung konsumen.

"Karena setiap daerah mengelola sistem kelistrikannya sendiri sesuai dengan sumber daya listrik di wilayahnya," tandasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya