Berita

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri bertemu direksi PLN/Net

Politik

Diajak Jokowi Semprot PLN, Budi Karya Akan Gantikan Rini Soemarno?

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 | 15:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyebut kemarahan Presiden Joko Widodo kepada direksi PLN terkait pemadaman listri yang terjadi sangat wajar.

Namun Hensat, sapaan hendri Satrio berpendapat bahwa kemarahan Presideh harus ditindaklanjuti dengan pembentukan tim investigasi soal blackout.

"Harus ditindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi mengapa hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya," kata Hensat saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Selasa (6/8).


Beruntung pemadaman terjadi pada hari libur. Jika terjadi di hari kerja, kata Hensat, maka kerugian yang dialami akan lebih besar.

Kendati demikian, Hensat melihat ada yang menarik dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan jajaran direksi PLN yang dilakukan Senin kemarin, yakni terkait kehadiran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS).

"Sebagai menteri perhubungan hadir di kisruh PLN ini sungguh luar biasa. Apakah ini sebuah simbol atau tanda-tanda BKS akan menjadi Menteri BUMN pada saat Pak Jokowi menjabat periode ke dua?" ujarnya.

Hal itu diakui bisa menjadi sinyal adanya reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Jokowi dalam waktu dekat ini.

"Ini yang menarik, menurut saya itu bisa saja sebuah simbol pertanda BKS akan menempati kursi panas Rini Soemarno," pungkasnya.

Pemadaman listrik selama dua hari, yakni 4-5 Agustus kemarin membuat Presiden Joko Widodo marah-marah. Jokowi yang biasanya kalem, meluapkan kekesalannya saat mendatangi Kantor PLN.

Dihadapan Menteri ESDM, Ignasius Jonan; Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara;  Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan di depan Plt. Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani, Jokowi meminta permasalahan listrik ini tidak berlarut-larut.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya