Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri bertemu direksi PLN/Net
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyebut kemarahan Presiden Joko Widodo kepada direksi PLN terkait pemadaman listri yang terjadi sangat wajar.
Namun Hensat, sapaan hendri Satrio berpendapat bahwa kemarahan Presideh harus ditindaklanjuti dengan pembentukan tim investigasi soal blackout.
"Harus ditindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi mengapa hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya," kata Hensat saat dihubungi
Kantor Berita RMOL, Selasa (6/8).
Beruntung pemadaman terjadi pada hari libur. Jika terjadi di hari kerja, kata Hensat, maka kerugian yang dialami akan lebih besar.
Kendati demikian, Hensat melihat ada yang menarik dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan jajaran direksi PLN yang dilakukan Senin kemarin, yakni terkait kehadiran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS).
"Sebagai menteri perhubungan hadir di kisruh PLN ini sungguh luar biasa. Apakah ini sebuah simbol atau tanda-tanda BKS akan menjadi Menteri BUMN pada saat Pak Jokowi menjabat periode ke dua?" ujarnya.
Hal itu diakui bisa menjadi sinyal adanya reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Jokowi dalam waktu dekat ini.
"Ini yang menarik, menurut saya itu bisa saja sebuah simbol pertanda BKS akan menempati kursi panas Rini Soemarno," pungkasnya.
Pemadaman listrik selama dua hari, yakni 4-5 Agustus kemarin membuat Presiden Joko Widodo marah-marah. Jokowi yang biasanya kalem, meluapkan kekesalannya saat mendatangi Kantor PLN.
Dihadapan Menteri ESDM, Ignasius Jonan; Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan di depan Plt. Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani, Jokowi meminta permasalahan listrik ini tidak berlarut-larut.
