Berita

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani/RMOL

Hukum

DPR: Polri Jangan Gegabah Simpulkan Penyebab Mati Listrik Massal Pulau Jawa

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 | 13:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mabes Polri diimbau tidak membuat kesimpulan terlalu dini soal penyebab pemadaman listrik massal atau black-out di sejumlah titik di Pulau Jawa.

"Jangan terlalu dini (membuat kesimpulan), harus ada kajian investigatif dulu," ujar Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Tengah telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) terhadap tower transmisi 500 KVA yang ada di Desa Malon, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah.


Kata Dedi, ada kerusakan diduga sementara disebabkan adanya pohon yang ketinggianya melebihi batas Right Of Way (ROW) 8,5 meter, sehingga mengakibatkan flash (loncatan listrik).

Dengan begitu, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini mengatakan, faktor penyebab sementara padamnya listrik di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah itu diduga karena faktor alam dan teknis.

“Tidak diketemukan human eror, atau unsur sabotase,” jelas Dedi.

Bagi Arsul, tidak seharusnya Dedi membuat pernyataan yang seolah-olah sudah memastikan penyebab pemadaman listrik bukan karena sabotase.

"Seharusnya tidak begitu, jangan menyimpulkan sesuatu tanpa investigasi. Seharusnya dia pakai kalimat patut diduga atau diindikasikan tidak ada sabotase itu," jelasnya.

"Karena kita tidak tahu dengan investigasi dan kajian lanjutan kalau ternyata ditemukan ada sabotase, akan seperti apa?" tukas Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya