Listrik Padam Massal, Komisi VI DPR: BUMN Harus Ditata Secara Serius

Masyarakat diimbau untuk tidak mencari kambing hitam dalam kasus pemadaman listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8).

Menurut Kapoksi F-PKB komisi VI DPR RI, HM Nasim Khan, ada hal lain yang perlu menjadi fokus, yakni keseriusan stakeholder menata kembali perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuju ke arah yang lebih baik.

“Saatnya sekarang menata serius, khusunya BUMN kita yang sangat jelas sesuai Undang-Undang bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tapi kesejahteraan masyarakat dan bangsa,” kata Nasim Khan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).

Menurutnya, pemerintah harus kembali mengecek ulang seluruh sistem energi proyek-proyek yang terbangun dan mempersiapkan serta mengevaluasi yang akan dibangun.

“Selanjutnya, Negara harus memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi padamnya energi listrik,” lanjutnya.

Legislator asli dapil Jatim III ini menilai bahwa peristiwa pemadaman listrik massal itu seharusnya bisa diantisipasi apabila kursi pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero merupakan orang yang berkualitas dan berpengalaman.

Sebab menurutnya dalam beberapa kali pergantian Dirut baru, pemadaman listrik selalu terjadi. Hal itu mengherankan lantaran sistem penyulang seharusnya tak rentan.

"Semua bisa trip/shut down, padahal dalam sistem penyulang yang terkoordinir secara teknis sudah diatur tidak overload, tetapi mengapa di-overload-kan. Belum lagi masalah lokal dimanapun tiap menit terjadi karena alam dan lain-lain,” katanya.

Untuk itu, Komisi VI DPR berencana bakal memanggil Plt. Dirut PT PLN, Sripeni Inten dan jajarannya guna mempertanyakan komitmen kerja dan mengetahui secara detail pemadaman listrik secara massal tersebut.

"Kami akan panggil juga (pertanyakan) komitmen dirut Plt. yang baru belum sebulan,” tegas Nasim Khan.