Berita

Muhammad Najib

Belajar Memberantas Korupsi Dari China

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 09:34 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

ADAGIUM yang diperkenalkan Lord Acton tampaknya sudah menjadi bagian dari hukum besi kekuasaan, tidak perduli tempat dan waktu, juga berlaku pada semua sistem maupun ideologi, tidak peduli apakah Komunisme, Kapitalisme, Islam ataupun ideologi lain.

"Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutly", kekuasaan selalu menghadapi ujian korupsi, tidak peduli siapa yang berkuasa, apa agama, ras, maupun sukunya. Hanya orang-orang hebat yang bisa lulus, yang kemudian mengantarkan bangsa dan negaranya menjadi bangsa yang maju dan makmur, kemudian dicatat dengan tinta emas oleh sejarah.

Seorang pengamat China dari Harvard University John King Fairbank yang menulis buku berjudul: China: A New History, menyebut bahwa sejarah korupsi di China sudah berlangsung sejak zaman kekaisaran kuno,  sehingga membentuk  siklus jatuh dan berdirinya kekaisaran di Tiongkok.


Kekaisaran lama jatuh disebabkan korupsi, para pejabat memperkaya diri sendiri, yang diikuti kerusakan moral lainnya, kemudian berujung pada penderitaan rakyat dan kemarahan publik.

Kekaisaran baru muncul, dimulai dari perlawanan sekelompok orang yang menyuarakan kemarahan rakyat atas praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Setelah kekaisaran lama jatuh, lahir kekaisaran baru dengan semangat baru, sampai mengantarkan masa keemasan. Setelah itu pembusukan di lingkaran kekuasaan, dimulai dari praktik penyalahgunaan kekuasaan kembali muncul. Begitu seterusnya sehingga membentuk siklus.

Memasuki era modern dimulai tahun 1912 dengan berdirinya Republik China. Pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok nasionalis Kuomintang juga mengalami tantangan serupa. Bahkan Chiang Kai Shek sang pemimpin tertinggi saat itu dan keluarganya ikut terlibat dalam praktik korupsi. Pemerintahan nasionalis Kuomintang lalu runtuh meninggalkan kenangan buruk.

Muncul pemerintahan baru dengan sistem Komunis tahun 1949 yang dipimpin Mao Tse Tung menggantikan rezim sebelumnya. Walaupun di era Komunisme sejak awal upaya untuk memberantas korupsi tidak pernah berhenti, akan tetapi korupsi terus saja menggerogoti negara, sehingga China terus berada di dalam daftar negara-negara miskin di dunia.

Pemberantasan korupsi di China baru menampakkan hasil, saat Presiden Jiang Zemin berkuasa pada 1999. Jiang Zemin didukung penuh oleh Perdana Menterinya Zhu Rongji. Ucapan Zhu Rongji yang menggambarkan semangatnya dalam memberantas korupsi terus menggiang sampai sekarang adalah “Beri saya seratus peti mati, sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor dan satu untuk saya, kalau saya melakukannya.”

Sejak saat itu ekonomi China terus menggeliat sampai sekarang, membuat China saat ini bukan saja menjadi raksasa ekonomi dunia, juga membuat teknologinya maju, politiknya diperhitungkan, tentaranya ditakuti, dan rakyatnya makmur.

Mengapa pasangan Ziang Zemin dan Zhu Rongji, diikuti oleh Hu Jintao, kemudian Xi Jinping saat ini, berhasil memberantas korupsi di negara yang sangat korup selama berabad-abad?

Pertama, ada keseriusan dan kesungguhan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi bukan sekedar untuk pencitraan belaka. Ibarat tangan kanan memberantas, tangan kiri mengambil.

Kedua, ada ketauladanan dari penguasa. Pemimpin perlu memberikan contoh dengan perbuatan nyata. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka pengaruhnya akan semakin besar, karena tindak-tanduk atasan akan menjadi model dan ditiru oleh bawahan.

Selama dua masalah di atas belum terselesaikan,  kapanpun dan di negara manapun akan sulit memberantas korupsi, dan selama korupsi masih masif dipraktikan,  jangan harap ekonomi sebuah negara akan berkembang signifikan.

Penulis adalah Pengamat Politik Islam dan Demokrasi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya