Berita

Muhammad Najib

Belajar Memberantas Korupsi Dari China

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 09:34 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

ADAGIUM yang diperkenalkan Lord Acton tampaknya sudah menjadi bagian dari hukum besi kekuasaan, tidak perduli tempat dan waktu, juga berlaku pada semua sistem maupun ideologi, tidak peduli apakah Komunisme, Kapitalisme, Islam ataupun ideologi lain.

"Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutly", kekuasaan selalu menghadapi ujian korupsi, tidak peduli siapa yang berkuasa, apa agama, ras, maupun sukunya. Hanya orang-orang hebat yang bisa lulus, yang kemudian mengantarkan bangsa dan negaranya menjadi bangsa yang maju dan makmur, kemudian dicatat dengan tinta emas oleh sejarah.

Seorang pengamat China dari Harvard University John King Fairbank yang menulis buku berjudul: China: A New History, menyebut bahwa sejarah korupsi di China sudah berlangsung sejak zaman kekaisaran kuno,  sehingga membentuk  siklus jatuh dan berdirinya kekaisaran di Tiongkok.


Kekaisaran lama jatuh disebabkan korupsi, para pejabat memperkaya diri sendiri, yang diikuti kerusakan moral lainnya, kemudian berujung pada penderitaan rakyat dan kemarahan publik.

Kekaisaran baru muncul, dimulai dari perlawanan sekelompok orang yang menyuarakan kemarahan rakyat atas praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Setelah kekaisaran lama jatuh, lahir kekaisaran baru dengan semangat baru, sampai mengantarkan masa keemasan. Setelah itu pembusukan di lingkaran kekuasaan, dimulai dari praktik penyalahgunaan kekuasaan kembali muncul. Begitu seterusnya sehingga membentuk siklus.

Memasuki era modern dimulai tahun 1912 dengan berdirinya Republik China. Pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok nasionalis Kuomintang juga mengalami tantangan serupa. Bahkan Chiang Kai Shek sang pemimpin tertinggi saat itu dan keluarganya ikut terlibat dalam praktik korupsi. Pemerintahan nasionalis Kuomintang lalu runtuh meninggalkan kenangan buruk.

Muncul pemerintahan baru dengan sistem Komunis tahun 1949 yang dipimpin Mao Tse Tung menggantikan rezim sebelumnya. Walaupun di era Komunisme sejak awal upaya untuk memberantas korupsi tidak pernah berhenti, akan tetapi korupsi terus saja menggerogoti negara, sehingga China terus berada di dalam daftar negara-negara miskin di dunia.

Pemberantasan korupsi di China baru menampakkan hasil, saat Presiden Jiang Zemin berkuasa pada 1999. Jiang Zemin didukung penuh oleh Perdana Menterinya Zhu Rongji. Ucapan Zhu Rongji yang menggambarkan semangatnya dalam memberantas korupsi terus menggiang sampai sekarang adalah “Beri saya seratus peti mati, sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor dan satu untuk saya, kalau saya melakukannya.”

Sejak saat itu ekonomi China terus menggeliat sampai sekarang, membuat China saat ini bukan saja menjadi raksasa ekonomi dunia, juga membuat teknologinya maju, politiknya diperhitungkan, tentaranya ditakuti, dan rakyatnya makmur.

Mengapa pasangan Ziang Zemin dan Zhu Rongji, diikuti oleh Hu Jintao, kemudian Xi Jinping saat ini, berhasil memberantas korupsi di negara yang sangat korup selama berabad-abad?

Pertama, ada keseriusan dan kesungguhan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi bukan sekedar untuk pencitraan belaka. Ibarat tangan kanan memberantas, tangan kiri mengambil.

Kedua, ada ketauladanan dari penguasa. Pemimpin perlu memberikan contoh dengan perbuatan nyata. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka pengaruhnya akan semakin besar, karena tindak-tanduk atasan akan menjadi model dan ditiru oleh bawahan.

Selama dua masalah di atas belum terselesaikan,  kapanpun dan di negara manapun akan sulit memberantas korupsi, dan selama korupsi masih masif dipraktikan,  jangan harap ekonomi sebuah negara akan berkembang signifikan.

Penulis adalah Pengamat Politik Islam dan Demokrasi.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya