Berita

Ilustrasi/Net

Global

Mulai 1 September, Malaysia Terapkan Pajak Keberangkatan Hingga Rp 500 Ribu

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 06:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mulai bulan depan, tepatnya September 2019, semua wisatawan yang terbang dari Malaysia harus membayar pajak keberangkatan. Jumlah pajak yang harus dibayarkan beragam, mulai dari 8 ringgit malaysia atau sekitar 27 ribu rupiah, hingga 150 ringgit Malaysia, atau sekitar 500 ribu rupiah.

Situs web negeri jiran Malay Mail Online jelang akhir pekan kemarin melaporkan bahwa pajak keberangkatan ditetapkan oleh Menteri Keuangan Lim Guan Eng dalam perintah menteri yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia pada 31 Juli lalu.

Dalam perintah terpisah yang juga tertanggal 31 Juli menetapkan bahwa pakak keberangkatan akan dikenakan mulai 1 September mendatang.


Jumlah pajak yang dikenakan pada wisatawan akan tergantung pada tujuan dan kelas penerbangan maskapai.

Penumpang yang bepergian ke negara-negara di ASEAN dengan kelas ekonomi harus membayar pajak keberangkatan sebesar 8 ringgit Malaysia.

Sedangkan penumpang yang terbang dengan semua kelas lain selain ekonomi ke negara-negara ASEAN harus membayar pajak keberangkatan sebesar 50 ringgit Malaysia.

Sementara itu, penumpang yang bepergian dari Malaysia ke negara-negara non-ASEAN dengan penerbangan ekonomi harus membayar pajak keberangkatan sebesar 20 ringgit Malaysia.

Kemudian mereka yang bepergian dengan penerbangan non-ekonomi ke negara-negara non-ASEAN akan dikenai pajak sebesar 150 ringggit Malaysia.

Sementara itu, awak kabin, bayi, dan balita yang berusia di bawah 24 bulan atau dua tahun serta penumpang penerbangan yang transit di Malaysia dan meninggalkan negara itu dalam waktu 12 jam akan dibebaskan dari pajak keberangkatan.

Dikabarkan Straits Times, aturan pajak keberangkatan itu diterapkan setelah diloloskan oleh parlemen Malaysia dalam bentuk RUU Keberangkatan 2019 pada 10 April lalu dan disahkan oleh pemerintah Malaysia.

Aturan itu dibuat dengan tujuan untuk mendorong pengembangan pariwisata domestik. Aturan itu sebenarnya telah diterapkan pada 1 Juni tahun ini, tetapi kemudian ditunda hingga 1 September mendatang.

Bila ada wisatawan memiliki niat untuk menghindari, atau membantu orang lain untuk menghindari pajak keberangkatan itu, maka harus membayar biaya akan dikenakan denda yang jumlahnya tidak melebihi 1 juta ringgit Malaysia, atau hukuman penjara lima tahun atau keduanya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya