Berita

Jaksa Agung M.Prasetyo/RMOL

Hukum

Jaksa Agung Harus Steril Dari Aroma Politik

MINGGU, 04 AGUSTUS 2019 | 09:00 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pengamat hukum Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menegaskan Jaksa Agung merupakan alat negara, pengacara negara dan bukan alat kekuasaan sehingga harus independen, profesional dan kredibel.

"Jaksa Agung adalah alat negara, bukan alat kekuasaan apalagi politik. Pemimpin tertinggi dikejaksaan seharusnya bukan seorang partisan," terang Suparji.

Untuk diketahui, Jaksa Agung M. Prasetyo sebelumnya adalah kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sebelum menjabat Jaksa Agung, Prasetyo adalah seorang anggota DPR RI.


Lebih lanjut Suparji, menjelaskan, selama 5 tahun terakhir Jaksa Agung kerap menimbulkan kontroversi. Aroma politik di Kejaksaan Agung sangatlah kuat bahkan hingga ke daerah-daerah. Indikasinya banyak kepala daerah dan kader potensial beberapa partai secara mengejutkan berpindah Partai Nasdem karena diduga ada tekanan politik dari jaringan Jaksa Agung.

"Selama 5 tahun kemarin, beberapa dinamika Jaksa Agung sempat mengundang polemik dan kontroversi dipicu karena dugaan adanya aroma politik dalam penegakan hukum dan ada skeptisme terhadap independensi Jaksa Agung. Banyak kepala daerah dari kader partai tertentu lalu berbalik bergabung ke Nasdem, karena ada indikasi kuat tersandera," tutur Suparji,

Kedepan, kata Suparji, Jabatan jaksa Agung harus steril dari aroma parta politik. agar tidak menguras energi yang tidak produktif dan penegakan hukum bisa berjalan secara profesional dan independen.

Sebelumnya politisi Nasdem Taufikulhadi menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politik. partainya mengaku tertarik untuk menempati posisi strategis tersebut.

Atas pernyataan Taufikulhadi tersebut, Sekjen Nasdem Johny G Plate pun menyatakan pandangan Taufikulhadi bukanlah sikap partai.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya