Berita

Jaksa Agung M.Prasetyo/RMOL

Hukum

Jaksa Agung Harus Steril Dari Aroma Politik

MINGGU, 04 AGUSTUS 2019 | 09:00 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pengamat hukum Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menegaskan Jaksa Agung merupakan alat negara, pengacara negara dan bukan alat kekuasaan sehingga harus independen, profesional dan kredibel.

"Jaksa Agung adalah alat negara, bukan alat kekuasaan apalagi politik. Pemimpin tertinggi dikejaksaan seharusnya bukan seorang partisan," terang Suparji.

Untuk diketahui, Jaksa Agung M. Prasetyo sebelumnya adalah kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sebelum menjabat Jaksa Agung, Prasetyo adalah seorang anggota DPR RI.


Lebih lanjut Suparji, menjelaskan, selama 5 tahun terakhir Jaksa Agung kerap menimbulkan kontroversi. Aroma politik di Kejaksaan Agung sangatlah kuat bahkan hingga ke daerah-daerah. Indikasinya banyak kepala daerah dan kader potensial beberapa partai secara mengejutkan berpindah Partai Nasdem karena diduga ada tekanan politik dari jaringan Jaksa Agung.

"Selama 5 tahun kemarin, beberapa dinamika Jaksa Agung sempat mengundang polemik dan kontroversi dipicu karena dugaan adanya aroma politik dalam penegakan hukum dan ada skeptisme terhadap independensi Jaksa Agung. Banyak kepala daerah dari kader partai tertentu lalu berbalik bergabung ke Nasdem, karena ada indikasi kuat tersandera," tutur Suparji,

Kedepan, kata Suparji, Jabatan jaksa Agung harus steril dari aroma parta politik. agar tidak menguras energi yang tidak produktif dan penegakan hukum bisa berjalan secara profesional dan independen.

Sebelumnya politisi Nasdem Taufikulhadi menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politik. partainya mengaku tertarik untuk menempati posisi strategis tersebut.

Atas pernyataan Taufikulhadi tersebut, Sekjen Nasdem Johny G Plate pun menyatakan pandangan Taufikulhadi bukanlah sikap partai.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya