Berita

Jaksa Agung M.Prasetyo/RMOL

Hukum

Jaksa Agung Harus Steril Dari Aroma Politik

MINGGU, 04 AGUSTUS 2019 | 09:00 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pengamat hukum Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menegaskan Jaksa Agung merupakan alat negara, pengacara negara dan bukan alat kekuasaan sehingga harus independen, profesional dan kredibel.

"Jaksa Agung adalah alat negara, bukan alat kekuasaan apalagi politik. Pemimpin tertinggi dikejaksaan seharusnya bukan seorang partisan," terang Suparji.

Untuk diketahui, Jaksa Agung M. Prasetyo sebelumnya adalah kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sebelum menjabat Jaksa Agung, Prasetyo adalah seorang anggota DPR RI.


Lebih lanjut Suparji, menjelaskan, selama 5 tahun terakhir Jaksa Agung kerap menimbulkan kontroversi. Aroma politik di Kejaksaan Agung sangatlah kuat bahkan hingga ke daerah-daerah. Indikasinya banyak kepala daerah dan kader potensial beberapa partai secara mengejutkan berpindah Partai Nasdem karena diduga ada tekanan politik dari jaringan Jaksa Agung.

"Selama 5 tahun kemarin, beberapa dinamika Jaksa Agung sempat mengundang polemik dan kontroversi dipicu karena dugaan adanya aroma politik dalam penegakan hukum dan ada skeptisme terhadap independensi Jaksa Agung. Banyak kepala daerah dari kader partai tertentu lalu berbalik bergabung ke Nasdem, karena ada indikasi kuat tersandera," tutur Suparji,

Kedepan, kata Suparji, Jabatan jaksa Agung harus steril dari aroma parta politik. agar tidak menguras energi yang tidak produktif dan penegakan hukum bisa berjalan secara profesional dan independen.

Sebelumnya politisi Nasdem Taufikulhadi menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politik. partainya mengaku tertarik untuk menempati posisi strategis tersebut.

Atas pernyataan Taufikulhadi tersebut, Sekjen Nasdem Johny G Plate pun menyatakan pandangan Taufikulhadi bukanlah sikap partai.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya