Patung Jugun Ianfu Diturunkan Dari Pameran Pasca Muncul Ancaman Teror

Sebuah patung kontroversial yang melambangkan wanita penghibur atau jugun ianfu ditarik dari pameran seni Jepang pada hari Sabtu (3/8). Penarikan dilakukan setelah penyelenggara menerima ancaman keamanan.

Wanita penghibur adalah eufemisme bagi para wanita, kebanyakan warga Korea, yang dipaksa bekerja di rumah bordil Jepang semasa Perang Dunia Dua. Masalah ini merupakan topik yang sangat emosional bagi warga di kedua negara karena berakar pada masa perang masa lalu yang pahit.

Jepang menilai, masalah ini diselesaikan dengan perjanjian dan permintaan maaf sebelumnya, tetapi banyak warga Korea mengatakan Jepang tidak bertindak cukup jauh dan menuntut kompensasi lebih lanjut untuk para korban.

Gejolak terbaru soal masalah ini muncul kembali di tengah perselisihan dagang antara kedua negara.

Patung wanita penghibur yang diturunkan itu sendiri diberi nama "Patung Seorang Gadis Perdamaian". Patung itu dipamerkan di Aichi Triennale, yakni pameran seni internasional di Jepang. Namun baru tiga hari dipamerkan, patung tersebut diturunkan.

Gubernur Aichi Hideaki Omura menjelaskan, pihak penyelenggara memutuskan untuk mengambil langkah tersebut setelah menerima ancaman teror melalui telepon dan email.

"Kemarin kami juga menerima faks yang mengatakan, singkirkan dengan cepat atau aku akan membawa sekaleng bensin dan menimbulkan masalah," kata Omura, seperti dimuat Reuters.

Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan diketahui berada pasa fase terburuk saat ini dalam beberapa dasawarsa karena pertikaian perdagangan mengancam akan mempengaruhi kerja diplomatik antara kedua sekutu keamanan Amerika Serikat itu.

Jepang bulan lalu memberlakukan pembatasan pada ekspor ke Korea Selatan untuk bahan-bahan teknologi tinggi dan pada pekan lalu menghapus negeri ginseng dari daftar negara-negara perdagangan yang disukai.

Jepang beralasan, langkah itu diambil karena alasan keamanan. Namun tidak dijelaskan lebih spesifik soal alasan keamanan yang dimaksud.

Asumsi yang beredar, langkah itu diambil Jepang sebagai tanggapan terhadap putusan pengadilan Korea Selatan tahun lalu yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi beberapa pekerja paksa di masa perang.