Berita

Peluncuran buku Jokowi Digdaya Tanpa Aji/RMOL

Politik

Jokowi Jangan Lunturkan Citra Digdaya Tanpa Aji

MINGGU, 04 AGUSTUS 2019 | 04:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo harus bisa melepaskan diri dari "cengkeraman" kelompok politik yang membelenggu dirinya.

Jika Jokowi tidak dapat membebaskan dirinya maka predikat "Digdaya Tanpa Aji" yang melekat pada dirinya akan luntur.

Begitu kata penulis buku "Jokowi Digdaya Tanpa Aji", Raylis Sumitra, kepada wartawan saat peluncuran bukunya, di The Liter Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8).


"Kalau Jokowi terlalu menghiraukan kekuatan (politik) itu, saya yakin digdaya tanpa aji itu akan luntur nanti. Jokowi harus tetap pada treknya, bahwa dia harus melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara," ujar Raylis.

Selain itu, Raylis menaruh harapan besar kepada Jokowi dalam memilih para menteri Kabinet Kerja Jilid II. Idealnya Jokowi memilih orang-orang berintegritas dan tak punya latar belakang pelanggaran hukum juga hak asasi manusia.

"Harapan saya tetep berintegritas, mau bekerja keras, tidak mempunyai latar belakang masalah hukum, tidak terlibat kekerasan HAM. Harus kerjasama dengan Jokowi, saling mengisi," demikian Raylis.

Buku "Jokowi Digdaya Tanpa Aji" karya Raylis berisi tentang perjalanan Jokowi selama Pilpres 2019. Ada delapan bagian dalam buku itu, mulai dari perjalanan kampanye Jokowi hingga Jokowi menjadi pemenang dalam Pilpres 2019.

Sebelumnya, Raylis mengatakan, keberhasilan Jokowi di Pilpres 2019 sesuai dengan falsafah Jawa yaitu "Digdaya Tanpa Aji". Digdaya tanpa aji itu kemampuan Jokowi membuat perubahan pola sosial masyarakat dengan nilai-nilai luhur budaya kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Jadi pesannya begini, 'Digdaya Tanpa Aji' itu makna harfiahnya bahwa Jokowi selama ini dibentuk citra plonga-plongo dan dipaksakan dengan narasi begitu. Ternyata faktanya Jokowi menang Pilpres 2019. Jadi anggapan buruk itu ternyata salah," kata Raylis.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya