Presiden Joko Widodo dan Kapolri Toto Karnavian/Net
PERHELATAN Pemilu 2019 sudah usai dan berjalan lancar tidak lepas dari kinerja Polri dan TNI dalam menjaga kelancaran Pemilu 2019 yang netral dan profesional.
Jabatan pemimpin kedua institusi ini, dalam hal ini Kapolri dan Panglima TNI, merupakan jabatan profesional dan harus dijauhkan dari kepentingan politik agar dapat bekerja secara profesional.
Berbeda dengan jabatan Jaksa Agung yang merupakan bagian dari hasil kompromi politik. Dan memang lebih politis jabatan Jaksa Agung. Karena masuk dalam deretan anggota Kabinet Jaksa Agung bisa diduduki siapa saja walaupun tidak berlatar belakang keahlian sebagai Jaksa.
Penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo.
Selain itu, kita juga melihat kursi panas Ketua MPR dan DPR sedang menjadi rebutan semua partai politik di Senayan nanti
Tapi kok aneh, ada Indonesia Police Watch (IPW) yang kebelet ini menebar wacana untuk pergantian Kapolri yang dianggap merupakan bagian dari kabinet baru.
Perlu dipertanyakan kemampuan terkait pemahaman konstitusinya, sebab Kapolri dan Panglima TNI bukan bagian dari penyusunan kabinet mendatang.
Pasti ini ada pesan sponsor dari segelintir oknum petinggi Polri yang sudah kebelet ingin menduduki jabatan Kapolri dengan menyuarakan melalui LSM IPW.
Wah, bahaya juga nih kalau sudah begini. Jabatan Kapolri dipolitisasi oleh IPW dengan dalih yang tidak kuat dan lebih seperti pesanan.
Saran saya agar Kangmas Joko Widodo jangan pernah terpengaruh dengan wacana IPW di sela-sela akan membentuk kabinet baru.
Saya yakin Kangmas Joko Widodo akan lebih mengedepankan pertimbangan profesionalisme dan penilaian kinerja Kapolri yang saat ini masih bertugas dan belum memasuki masa pensiun.
Kami saja yang diseberang pemerintahan menilai kinerja Polri selama di bawah pemerintahan Kangmas Joko Widodo lebih profesional dan lebih maju. Lah ini IPW kok bisa-bisanya menilai kinerja Polri ya. Lucu juga deh Bang Neta ini.
Arief PoyuonoWakil Ketua Umum Gerindra
