Berita

Venezuela/Net

Dunia

Dijatuhi Sanksi Baru, Dua Pejabat Top Venezuela Dilarang Bepergian Ke Amerika Serikat

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 22:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat tidak henti-hentinya menekan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat top di lingkaran Maduro.

Kali ini, dalam sebuah pernyataan yang dirilis Jumat (2/8), pemerintah Amerika Serikat segera melarang dua pejabat Venezuela yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan mengatakan, dua pejabat Venezuela yang ditargetkan sanksi terbaru itu adalah komandan pasukan khusus Venezuela, Rafael Enrique Bastardo Mendoza dan kepala kontra intelijen Venezuela Ivan Rafael Hernandez Dala.


Amerika Serikat menganggap keduanya telah melakukan pelanggaran berat dalam hak asasi manusia.

Sebelumnya, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi finansial kepada kedua pejabat itu, serta tiga orang lainnya, pada bulan Februari lalu.

Dikabarkan Reuters, langkah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terbaru ini akan memungkinkannya untuk mencabut visa Amerika Serikat apa pun yang dimiliki kedua pejabat itu, serta pasangan dan anak-anak mereka dan membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk bepergian ke Amerika Serikat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya