Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Inisiator #KamiOposisi Sarankan Jokowi Langsung Kerja, Tidak Perlu Nunggu Dilantik

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 15:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo disarankan untuk mulai bekerja cepat dari sekarang sehingga tidak perlu menunggu dilantik kembali pada  20 Oktober 2019.

"Pak Jokowi sudah banyak ditunggu masyarakat untuk segara melakukan terobosan baru sehingga bisa segera dilakukan dari sekarang. Tidak perlu menunggu dilantik dulu baru bekerja," kata penggagas tagar Kami Oposisi, Mardani Ali Sera, Jumat (2/8).

Legilastor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia saat ini yang masih banyak PR. Untuk itu perlu segera dibenahi.


"Pak Jokowi bisa memulai dari mengganti menteri yang tidak kapabel dan tersangkut korupsi sehingga bisa jadi teiger atau stimulus agar kinerja pemerintahan lebih cepat, efektif dan efisien lagi," ujar Mardani.

Apalagi, menurut dia, tantangan perekonomian global yang masih tak jelas karena perang dagang antara AS vs China.

"Perekonomian dunia masih tidak menentu dikarenakan perang dagang dua raksasa yang entah sampai kapan selesai, untuk itu tim ekonomi Indonesia harus mempersiapkan segala sesuatunya," ucap Mardani.

Oleh karena itu, dia mengingatkan kementerian membutuhkan seleksi yang ketat dan menerapkan zero tolerance.

"Saya mengusulkan menteri itu perlu diseleksi ketat agar benar-benar terpilih menteri yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni dan perlu penekanan zero tolerance untuk kabinet yang akan datang," sebutnya.

Selain itu, tambah Mardani, kabinet baru Jokowi bersama Maruf Amin tidak perlu gemuk.

"Saran saya sebaiknya Kabinet Kerja jilid II lebih ramping agar kinerja lebih efektif dan efisien, dan betul-betul memperhatikan bidang ekonomi karena disitu banyak PR. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini rata-rata hanya 5.3 persen," pungkasnya.

Berikut 10 janji Jokowi-Maruf pada saat kampanye pilpres lalu: Kemiskinan turun dan kartu sembako murah; klaim jaminan pendidikan dan KIP-Kuliah; program Mekaar dan UMi; sertifikasi tanah dan konsesi lahan; dana desa akan capai Rp 400 triliun; koperasi petani dan bank mikro nelayan; rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan; kartu pra-kerja; permudah usaha generasi muda; dan akses internet cepat.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya