Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Inisiator #KamiOposisi Sarankan Jokowi Langsung Kerja, Tidak Perlu Nunggu Dilantik

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 15:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo disarankan untuk mulai bekerja cepat dari sekarang sehingga tidak perlu menunggu dilantik kembali pada  20 Oktober 2019.

"Pak Jokowi sudah banyak ditunggu masyarakat untuk segara melakukan terobosan baru sehingga bisa segera dilakukan dari sekarang. Tidak perlu menunggu dilantik dulu baru bekerja," kata penggagas tagar Kami Oposisi, Mardani Ali Sera, Jumat (2/8).

Legilastor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia saat ini yang masih banyak PR. Untuk itu perlu segera dibenahi.


"Pak Jokowi bisa memulai dari mengganti menteri yang tidak kapabel dan tersangkut korupsi sehingga bisa jadi teiger atau stimulus agar kinerja pemerintahan lebih cepat, efektif dan efisien lagi," ujar Mardani.

Apalagi, menurut dia, tantangan perekonomian global yang masih tak jelas karena perang dagang antara AS vs China.

"Perekonomian dunia masih tidak menentu dikarenakan perang dagang dua raksasa yang entah sampai kapan selesai, untuk itu tim ekonomi Indonesia harus mempersiapkan segala sesuatunya," ucap Mardani.

Oleh karena itu, dia mengingatkan kementerian membutuhkan seleksi yang ketat dan menerapkan zero tolerance.

"Saya mengusulkan menteri itu perlu diseleksi ketat agar benar-benar terpilih menteri yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni dan perlu penekanan zero tolerance untuk kabinet yang akan datang," sebutnya.

Selain itu, tambah Mardani, kabinet baru Jokowi bersama Maruf Amin tidak perlu gemuk.

"Saran saya sebaiknya Kabinet Kerja jilid II lebih ramping agar kinerja lebih efektif dan efisien, dan betul-betul memperhatikan bidang ekonomi karena disitu banyak PR. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini rata-rata hanya 5.3 persen," pungkasnya.

Berikut 10 janji Jokowi-Maruf pada saat kampanye pilpres lalu: Kemiskinan turun dan kartu sembako murah; klaim jaminan pendidikan dan KIP-Kuliah; program Mekaar dan UMi; sertifikasi tanah dan konsesi lahan; dana desa akan capai Rp 400 triliun; koperasi petani dan bank mikro nelayan; rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan; kartu pra-kerja; permudah usaha generasi muda; dan akses internet cepat.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Tanam Jagung Dukung Swasembada Pangan

Minggu, 08 Maret 2026 | 03:53

Pengamat Ingatkan Bahaya Berita Hoax di Balik Perang AS-Israel Vs Iran

Minggu, 08 Maret 2026 | 03:33

Polri Gandeng Pemuda Katolik Wujudkan Swasembada Pangan di Cianjur

Minggu, 08 Maret 2026 | 03:13

Anggota DPR Tidak Boleh Lepas Cerdaskan Generasi Bangsa

Minggu, 08 Maret 2026 | 02:59

Jalur Rempah dan Strategi Penguatan Armada Domestik

Minggu, 08 Maret 2026 | 02:42

DPRD Klungkung Setujui Ranperda Pajak Demi Genjot PAD

Minggu, 08 Maret 2026 | 02:18

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Polri All Out Dukung Petani dan Wujudkan Swasembada

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:42

Presiden Iran Minta Maaf ke Negara Arab yang Terdampak Serangan

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:15

Bea Cukai Gandeng BNN Bongkar Laboratorium Narkoba di Bali

Minggu, 08 Maret 2026 | 00:56

Selengkapnya