Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Inisiator #KamiOposisi Sarankan Jokowi Langsung Kerja, Tidak Perlu Nunggu Dilantik

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 15:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo disarankan untuk mulai bekerja cepat dari sekarang sehingga tidak perlu menunggu dilantik kembali pada  20 Oktober 2019.

"Pak Jokowi sudah banyak ditunggu masyarakat untuk segara melakukan terobosan baru sehingga bisa segera dilakukan dari sekarang. Tidak perlu menunggu dilantik dulu baru bekerja," kata penggagas tagar Kami Oposisi, Mardani Ali Sera, Jumat (2/8).

Legilastor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia saat ini yang masih banyak PR. Untuk itu perlu segera dibenahi.


"Pak Jokowi bisa memulai dari mengganti menteri yang tidak kapabel dan tersangkut korupsi sehingga bisa jadi teiger atau stimulus agar kinerja pemerintahan lebih cepat, efektif dan efisien lagi," ujar Mardani.

Apalagi, menurut dia, tantangan perekonomian global yang masih tak jelas karena perang dagang antara AS vs China.

"Perekonomian dunia masih tidak menentu dikarenakan perang dagang dua raksasa yang entah sampai kapan selesai, untuk itu tim ekonomi Indonesia harus mempersiapkan segala sesuatunya," ucap Mardani.

Oleh karena itu, dia mengingatkan kementerian membutuhkan seleksi yang ketat dan menerapkan zero tolerance.

"Saya mengusulkan menteri itu perlu diseleksi ketat agar benar-benar terpilih menteri yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni dan perlu penekanan zero tolerance untuk kabinet yang akan datang," sebutnya.

Selain itu, tambah Mardani, kabinet baru Jokowi bersama Maruf Amin tidak perlu gemuk.

"Saran saya sebaiknya Kabinet Kerja jilid II lebih ramping agar kinerja lebih efektif dan efisien, dan betul-betul memperhatikan bidang ekonomi karena disitu banyak PR. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini rata-rata hanya 5.3 persen," pungkasnya.

Berikut 10 janji Jokowi-Maruf pada saat kampanye pilpres lalu: Kemiskinan turun dan kartu sembako murah; klaim jaminan pendidikan dan KIP-Kuliah; program Mekaar dan UMi; sertifikasi tanah dan konsesi lahan; dana desa akan capai Rp 400 triliun; koperasi petani dan bank mikro nelayan; rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan; kartu pra-kerja; permudah usaha generasi muda; dan akses internet cepat.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya