Anggota DPD RI dari Jakarta Fahira Idris/Net
Serangan anggota DPRD DKI Asal Partai Nasdem Bestari Barus kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan membanding-bandingkan penangangan dan anggaran pengelolaan sampah antara Jakarta (berpenduduk 10,37 juta jiwa, luas wilayah 661,52 km2) dengan Kota Surabaya (2,85 juta jiwa, luas 350,54 km2) dinilai tidak elok.
Belum lagi jika dibandingkan dengan volume sampah antara Jakarta (7 ribu ton sampah/hari) dan Surabaya (1,6 ribu ton/hari). Serangan Bestari juga dinilai tidak tepat karena tidak mampu membedakan besaran anggaran pengelolaan sampah dengan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup Jakarta.
"Saya harap Pak Bestari lebih bijak. Tidak elok lah membandingkan-bandingkan walikota dan gubernur secara langsung apalagi satu dinaikkan dan satu dijatuhkan sehingga kesannya mengadu," kata anggota DPD RI dari Jakarta Fahira Idris, Jumat (2/8).
"Terlebih apa yang disampaikan Pak Bestari soal besaran anggaran pengelolaan sampah di Jakarta tidak sepenuhnya tepat. Mengapresiasi pengelolaan sampah di Surabaya baik saja, tetapi tidak perlu sambil menihilkan upaya pengelolaan sampah di Jakarta," ujarnya menambahkan.
Menurut Fahira, walau pengelolaan sampah mempunyai tema besar yang sama tetapi persoalan yang dihadapi tiap daerah berbeda-beda. Masing-masing kepala daerah baik itu Anies sebagai Gubernur dan Risma sebagai Walikota tentu mempunya strategi, kebijakan dan skala prioritas masing-masing.
Sejauh ini
road map dan implementasi pengelolaan sampah di Jakarta sudah berada di jalur yang tepat. Jika dulu paradigma penangangan sampah di Jakarta hanya memungut, tetapi saat ini paradigmanya sudah mulai mengelola sampah.
Sementara terkait kemungkinan TPST Bantargebang overload pada tahun 2021, sudah mulai diantisipasi dengan aksi pengurangan sampah mulai dari sumbernya. Dimulainya pembangunan intermediate treatment facility (ITF) di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang akan selesai pada 2022 juga adalah salah satu jalan mengubah paradigma penanganan sampah.
"Jika mau fair, Gubernur yang berhasil memulai pembangunan ITF di Jakarta itu Anies Baswedan. ITF yang sedang dibangun di Sunter salah satu yang terbesar di dunia. Teknologinya juga paling mutakhir. Jadi wajar anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta besar karena ada pembangunan infrastruktur ITF disitu. Kenapa hal-hal yang yang sebernarnya mudah dipahami seperti malah dijadikan peluru untuk menyerang," pungkas Fahira.
Polemik persoalan sampah bermula saat Bestari dan sejumlah anggota DPRD DKI melakukan studi banding ke Surabaya. Saat bertemu Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bestari ingin memboyong Risma untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta. Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun yang membuat Risma kaget karena anggaran di Surabaya hanya Rp 30 miliar.
Padahal anggaran Rp 3,7 triliun itu bukan murni untuk pengelolaan sampah Jakarta, tetapi merupakan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup Jakarta beserta suku dinas tiap wilayah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di bawah Dinas Lingkungan Hidup.
