Berita

Seorang wanita mengenakan cadar sedang menelepon/Net

Dunia

Belanda Resmi Terapkan Larangan Penggunaan Cadar Di Tempat Umum

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 06:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Belanda resmi menerapkan larangan penggunaan pakaian yang menutupi wajah seperti cadar atau burqa di gedung-gedung dan transportasi publik.

"Mulai sekarang, mengenakan pakaian yang menutupi wajah dilarang di fasilitas pendidikan, institusi publik dan bangunan, serta rumah sakit dan transportasi umum," begitu bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Belanda (Kamis, 1/8).

Penerapan aturan baru itu dilakukan menyusul Undang-undang yang disahkan oleh parlemen Belanda Juni tahun lalu setelah debat politik yang panjang selama satu dekade terakhir.


Aturan baru itu tidak hanya terbatas pada cadar atau burqa, melainkan segala sesuatu yang menurupi wajah secara menyeluruh, seperti helm full face dan juga balaclava.

Menyusul penerapan aturan baru itu, petugas keamanan akan memberi tahu orang-orang dengan pakaian yang menutupi wajah untuk menunjukan wajah mereka di depan publik.

Jika mereka menolak, maka mereka dapat ditolak aksesnya ke gedung-gedung publik dan didenda 150 euro.

Namun, tidak jelas seberapa keras hukum dapat ditegakkan. Pasalnya di sektor transportasi umum, petugas akan kesulitan untuk berhenti hanya untuk membuat seorang yang mengenakan penutup wajah turun. Pasalnya, hal itu akan membuat jadwal transportasi terganggu atau mengalami penundaan.

Selain itu, sejumlah rumah sakit juga mengatakan akan tetap merawat orang terlepas dari apa yang mereka kenakan.

Aturan baru itu mendapat kecaman dari kelompok Muslim dan hak asasi manusia.

Partai politik Islam di Rotterdam, Partai Nida, mengatakan akan membayar denda bagi siapa pun yang tertangkap melanggar larangan itu dan telah membuka rekening di mana orang dapat menyetor uang.

Pemimpin Partai Nida, Nourdin el-Ouali, mengatakan pelarangan itu memiliki konsekuensi yang jauh karena menimbulkan pelanggaran serius untuk kebebasan beragama dan kebebasan bergerak.

"Mereka tidak akan diizinkan naik metro, bus, atau trem ketika hukum dipatuhi. Mereka tidak bisa pergi ke rumah sakit, mereka tidak bisa pergi ke halaman sekolah, mereka tidak bisa melapor ke kantor polisi," katanya seperti dimuat Al Jazeera.

"Untuk 17 juta orang Belanda, pertanyaannya adalah, masalah apa yang sebenarnya kita selesaikan di sini?" tanyanya seraya menambahkan bahwa hanya beberaa ratus wanita yang mengenakan cadar atau burqa di Belanda. Hal itu pun dilakukan karena kepercayaan agama.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya