Berita

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman (tengah)/Net

Politik

SKT FPI Ngambang, Munarman Masih Menunggu

JUMAT, 02 AGUSTUS 2019 | 02:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman tak mau ambil pusing terkait dengan belum disetujuinya perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang telah habis pada 20 Juni lalu.

Ia hanya meluruskan stigma masyarakat yang menganggap FPI terganjal dengan izin ormas.

"Nomenklaturnya registrasi ulang, bukan izin," kata Munarman kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (1/8).


Pengakuan Munarman, saat ini semua syarat-syarat kelengkapan registrasi sudah diurus dan masih dalam proses di pemerintah.

Salah satunya adalah soal rekomendasi dari Kementerian Agama.

"(Syarat lengkap) Tinggal tunggu rekomendasi dari Kemenag," imbuhnya.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa istilah perpanjangan SKT sebenarnya tidak ada dalam nomenklatur Undang-Undang Ormas. Putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 pun menyatakan pendaftaran ormas bersifat sukarela, boleh daftar boleh tidak.

Untuk diketahui, Kemendagri hingga saat ini belum juga memperpanjang izin SKT FPI karena secara administrasi masih mengevaluasi, khususnya AD/ART FPI.

Selain itu, Mendagri juga sedang mengevaluasi kegiatan FPI yang dilakukan selama ini. Ditambah dengan Kemendagri yang akan tetap menjalankan aturan-aturan yang menyangkut tentang ideologi negara.

Persoalan makin memanas saat Presiden Jokowi memberikan pernyataan membuka kemungkinan tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) bagi FPI jika tidak tunduk pada Pancasila.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya