Berita

Ilustrasi laut/Net

Dunia

KBRI Hanoi: Indonesia-Vietnam Selalu Cari Solusi Penyelesaian Sengketa ZEE

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 22:11 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penangkapan kapal ikan milik Vietnam rasanya sudah menjadi kegiatan rutin TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ketika berpatroli.

Sebelumnya, menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman, selama enam bulan terakhir Indonesia telah menangkap 18 kapal ikan milik Vietnam.

Menanggapi hal ini, Duta Besar RI untuk Vietnam, Ibnu Hadi mengatakan bahwa secara keseluruhan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam sangat baik dan dekat. Kendati demikian, persoalan tumpang tindih wilayah yang menjadi sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)  memang harus dibahas dan disepakati.  


"Jika terjadi suatu masalah kita coba menyelesaikan secara baik melalui aparatur terkait," ujarnnya dalam video conference bersama awak media di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).

Secara teknis, ketika terjadi kasus, badan-badan seperti TNI AL, KKP, dan Bakamla serta coast guard dan Vietnam Fisheries Resources Surveillance (VFRS) memang bertanggungjawab langsung untuk mencari jalan keluar. Salah satunya dengan unilateral action di mana Indonesia memulangkan kembali nelayan-nelayan yang ditangkap yang kemudian diterima oleh Vietnam.

Lebih dari itu, kata Ibnu kedua negara memiliki kepercayaan satu sama lain sehingga selalu mencari peyelesaian seperti melakukan berbagai pertemuan setingkat kepala negara, menteri, hingga teknis.

Ibnu menambahkan, dengan terselesaikannya permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini juga akan menambah kontribusi positif bagi stabilitas Laut China Selatan, di mana diketahui juga saat ini Vietnam dan beberapa negara ASEAN lainnya tengah berhadapan dengan klaim China atas Laut China Selatan. Oleh karena itu, KBRI di Hanoi selalu berusaha untuk meningkatkan intensitas pertemuan kedua negara.

"Yang saya coba lakukan di sini adalah memfasilitasi pertemuan itu bisa sesering mungkin. Makin sering kan kita menemukan berbagai hal-hal  yang bisa kita sepakati," ujarnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya