Berita

Sri Mulyani Indrawati/Net

Publika

Ekonomi Bergiliran Dijajah, Sri Mulyani Bertobatlah…

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 21:06 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

PARA pembesar Belanda dulu suka mencemooh, dikatakannya kita adalah bangsa yang paling lunak di dunia (Het zachtmoedigste volkter aarde).

Silih berganti bangsa ini diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Sumber daya alamnya dirampok, mulai dari rempah-rempah, perkebunan, kekayaan laut, hutan, hingga sekarang sumber migas dan banyak sektor lainnya dikuasai oleh asing. Industri strategis dan BUMN-nya bangkrut, infrastrukturnya dari mengutang, dan lalu dilego kepada bangsa lain.

Sejak kaum penjajah masuk ke bumi Nusantara berabad-abad yang lalu tiada henti-hentinya kita terus dijajah. Digilir oleh Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Belanda, Jepang, dan Belanda lagi.


Rakyatnya ditindas oleh Tanam Paksa, Kerja Rodi, genosida rempah di Banda & Maluku, Romusha, pajak petani, nelayan disingkirkan budaya maritim dihancurkan, politik diskriminasi, jugun ianfu, kuli kontrak, dan seterusnya.

Sekarang pun bangsa ini terus dijajah melalui IMF dan World Bank yang merupakan pintu masuk neokolonialisme dan neoimperialisme yang prakteknya disuburkan oleh menteri-menteri ekonomi beraliran neoliberal yang orientasinya berpihak kepada kepentingan asing dan aseng, seperti terlihat dari keputusan-keputusan yang diperbuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang bermurah hati selalu kepada asing & aseng antara lain dengan kasih bunga utang ketinggian, dan pasang pajak yang menjerat bagi rakyat kecil.

Pemimpin Indonesia di masa lalu menggabungkan titik pandang “sejarah” dan “masa depan”, sehingga umumnya visi mereka melampaui zaman. Mereka belajar dari berbagai penderitaan ekonomi yang dialami oleh rakyat, sehingga lahirlah konsepsi ekonomi seperti koperasi, Trisakti, Berdikari, dan konsepsi-konsepsi patriotik yang memihak kepada kepentingan bangsa. Yang cita-cita dan ikhtiarnya adalah memuliakan kehidupan rakyat. Mereka ingin bangsa ini menghadapi masa depan tanpa mengabaikan masa lalu.

Tetapi apa lacur elit kekuasaan hari ini sengaja melupakan peristiwa-peristiwa pahit yang pernah menyakitkan bangsa di masa lalu.

Mengingat-ingat kembali peristiwa-pahit yang pernah menyakitkan bangsa di masa lalu tentu bukanlah untuk menyuburkan dendam kesumat, melainkan sebagai modal untuk refleksi, introspeksi, otokritik dan untuk kontemplasi mengapa dulu kita disakiti, mengapa kita kalah, dan mengapa kita banyak tidak berdaya terhadap bangsa-bangsa lain.

Mengapa kita tidak punya kemampuan atau tidak punya keberanian untuk melakukan terobosan, out of the box, untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain.

Sense of History itu perlu terutama buat Sri Mulyani.

Sejarah bukan sekedar hafalan waktu dan kejadian. Sejarah adalah ilmu memahami masyarakat yang memungkinkan orang punya peta dalam menjalani hidup masa kini dan masa depan, dengan memahami masa lalu.

Sri Mulyani, belajarlah sejarah bangsamu, sejarah tentang penderitaan rakyatmu akibat kebijakan ekonomi yang sesat dan salah urus. Sejarah tentang kegagalan ekonomi neoliberal, akibat buruk IMF dan World Bank untuk Indonesia dan negeri-negeri lainnya.

Malu, insyaf, dan bertobatlah.

Penulis adalah wartawan senior.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya