Berita

Wapres Jusuf Kalla: Dok. Kemendes

Wapres JK: Transmigrasi Harus Mampu Sejahterakan Masyarakat

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 20:53 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Program transmigrasi bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan kepada transmigran, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk lokal.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi di Jakarta, Kamis (1/8).

Menurut Wapres JK keseimbangan kesejahteraan antara transmigran dan penduduk lokal adalah kunci keberhasilan program transmigrasi.

“Sekarang program transmigrasi ialah untuk memberikan kesejahteraan kepada yang datang (transmigran) dan menambah kesejahteraan kepada yang didatangi (penduduk lokal), baru terjadi keseimbangan. Jika tidak, maka transmigrasi menjadi tidak maksimal,” ujarnya

JK mengingatkan agar program transmigrasi dapat mencampurkan kemampuan dan keterampilan antara pendatang dan penduduk lokal. Dengan begitu, produktifitas daerah yang menjadi tujuan transmigrasi akan mengalami peningkatan.

“Orang Jawa, Bali, biasanya lebih terampil dan rajin di bidang pertanian daripada yang didatangi. Semoga percampuran kemampuan dapat terjadi,” ujarnya.

Program transmigrasi, kata JK merupakan program yang sejak lama menjadi bagian dari upaya memajukan negeri. Menurutnya, perkembangan paradigma transmigrasi yang awalnya difahami sebagai upaya mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa pun berubah sesuai zaman.

“Maka upaya sekarang ialah bagaimana mensejahterakan transmigran dan dimana tempat transmigrasi itu,” ujarnya.

Sementera itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, bahwa lokasi transmigrasi mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku hingga wilayah perbatasan seperti Papua.

Tak hanya kementerian/lembaga, menurut Eko, kalangan swasta juga terlibat dalam pengembangan kawasan transmigrasi saat ini. Di Kawasan Transmigrasi Melolo, Sumba Timur, NTT misalnya, pihak swasta telah berkomitmen inestasi senilai Rp4,7 Triliun.

“Sekarang sudah sudah terbangun perkebunan tebu dilengkapi embung senilai lebih dari Rp1,7 Triliun,” ungkapnya.

Pada Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla secara simbolis menyerahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi kepada Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya