Berita

Jokowi dan pimpinan parpol anggota koalisi/Net

Politik

Jika Dibiarkan, Nasdem Dikhawatirkan Jadi Oposisi Di Koalisi

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 18:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dinamika politik antara PDI-P dengan Partai NasDem semakin terlihat. Bahkan, NasDem dinilai akan menjadi kekuatan oposisi di dalam koalisi.

Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad menjelaskan, belakangan ini dinamika politik Nasdem semakin terlihat adanya perpecahan yang terjadi di Koalisi Indonesia kerja (KIK).

"Nah kalau itu kondisinya kesana (oposisi di dalam koalisi) itu ada kemungkinan, artinya oposisi ya, ya semacam kecenderungan untuk mengedepankan kepentingan yang kemudian itu juga ada," ucap Nyarwi Ahmad Kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (1/8).


Namun, kekuatan oposisi tidak akan kuat jika Partai Nasdem hanya sendiri. Berbeda hal ketika langkah Nasdem untuk menjadi oposisi diikuti oleh partai politik (parpol) anggota koalisi lainnya.

"Kalau Nasdem sendirian begitu itu tidak terlalu beresiko atau membahayakan tim pak Jokowi, tetapi kalau misalnya sikap Nasdem itu diikuti oleh partai besar lainnyaya seperti Golkar  mungkin secara kolektif empat partai itu ya paling enggak itu cukup mengurangi basis dukungan bagi pak Jokowi," jelasnya.

Namun, kekuatan oposisi di dalam koalisi belum akan terjadi dalam waktu dekat ini dikarenakan Nasdem masih berusaha untuk mendapatkan kursi kabinet maupun jabatan lainnya.

"Kalau dalam waktu dekat sepertinya kecil kemungkinan, karena mereka masih mengedepankan soal sharing power itu," katanya.

Sehingga, kekuatan oposisi di dalam koalisi itu diyakinkan akan terjadi dua tahun menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

"Potensi itu ada, tapi sekali lagi potensi seperti itu juga tergantung kondisi. Kita belum bisa melihat kepentingan yang bisa mereka dapat itu apa kan, mereka bisa rugi kalau salah mengambil sikap," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya