Jaga Semangat Kebersamaan, Pemilihan Pimpinan DPD RI Didorong Tidak Lewat Voting

Pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019-2024 didorong dengan semangat demokrasi Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

"Saya punya keyakinan bisa ke arah sana, respon teman-teman di DPD juga bagus, peluangnya besar," kata anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu, Ahmad Kanedi saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Kamis (1/8).

Kanedi menjelaskan, menghindari voting bukan berarti tidak demokratis. Malah, kalau DPD periode mendatang punya pimpinan hasil musyawarah mufakat, lembaga senator akan lebih solid dan berwibawa.

"Sekuat tenaga akan kami dorong ke arah demokrasi Pancasila, kami akan kumpul, ini juga untuk menghindari transaksional," ujar Walikota Bengkulu periode 2007-2012 ini.

Menurut senator yang kembali terpilih pada Pemilu 2019 ini, mendorong musyawarah mufakat adalah sebagai wujud kebersamaan di DPD. Apalagi tugas-tugas di lembaga yang berdiri pada 1 Oktober 2004 lalu merupakan kolektif kolegial.

"Dengan demikian, pimpinan hasil musyawarah mufakat akan membuat bargaining position DPD semakin kuat baik dengan pemerintah maupun DPR," terang Kanedi.

Soal nama-nama yang muncul sebagai calon Ketua DPD RI, Kanedi menyambut baik. Diterangkannya, semua nama-nama yang sudah mencuat adalah senator yang diyakini bisa membawa DPD ke arah yang baik, memperjuangan aspirasi daerah yang lebih luas.

"DPD butuh pimpinan yang tegas, visioner dan tampak jiwa kedaerahannya. Semuanya bagus, ada Pak La Nyalla Mattalitti, Pak Nono Sampono, Ibu Ratu Hemas, Pak Jimly Asshiddiqie, Pak Fadel Muhammad, Pak Mahyudin dan lain-lain," demikian Ahmad Kanedi.

Pimpinan DPD yang berjumlah 4 orang (1 ketua dan 3 wakil ketua) akan dipilih dengan mekanisme perwakilan wilayah. Masing-masing 2 dari wilayah Barat dan 2 dari Timur.