Berita

Jokowi dan petinggi Koalisi Indonesia Kerja/Net

Politik

Bukan Gertakan, Keputusan Nasdem Jadi Oposisi Bisa Terjadi

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 17:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketegangn antara PDI Perjuangan dan Nasdem masih berlanjut. PDI Perjuangan menantang Nasdem untuk keluar dari anggota koalisi dan menjadi kelompok oposisi.

"Tetapi menurut saya, potensi Nasdem menjadi oposisi itu masih kecil karena Nasdem sudah melakukan investasi politik yang sangat panjang dan lama," kata pengamat politik, Arya Fernandes saat dihubungi
kantor berita RMOL Kamis (1/8).

Arya menilai wacana soal oposisi yang digulirkan Nasdem untuk memberikan gertakan kepada manuver-manver yang dilakukan PDI-Perjuangan. "Itu bagian dari cara bargaining politik Nasdem," ucapnya.

Arya menilai wacana soal oposisi yang digulirkan Nasdem untuk memberikan gertakan kepada manuver-manver yang dilakukan PDI-Perjuangan. "Itu bagian dari cara bargaining politik Nasdem," ucapnya.

Tetapi apakah mungkin Nasdem mengambil sikap menjadi oposisi? Arya menjawab hal itu bisa saja. "Nasdem mengambil sikap politik diluar perkiraan banyak orang, itu tergantung skema koalisi bagaimana," jelasnya.

"Kalau ternyata koalisinya sangat gemuk dan hanya menyisakan PKS diluar, ditambah hubungan Nasdem dan PDI-P ikutan memburuk, menjadi oposisi bisa saja diambil Nasdem sebagai opsi," tambahnya.

Arya mempertegas, opsi itu bisa saja diambil Nasdem apabila hubungan buruk antara Nasdem dengan PDIP berimbas kepada hubungannya dengan Jokowi.

"Kalau koalisinya terlalu gemuk dan hanya menyisakan PKS di oposisi bisa saja
pilihan itu diambil oleh nasdem," tandasnya.

Sebelumnya PDIP mendorong rekonsiliasi dengan membuka pintu kepada Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah. Sementara itu Nasdem secara terbuka dan tegas menolak peluang Gerindra masuk kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya