Berita

Jokowi bersama Prabowo/Net

Politik

PDIP Desak Nasdem Jadi Oposisi, Pengamat: Karena Terlalu Keras Menolak Gerindra

KAMIS, 01 AGUSTUS 2019 | 13:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Desakan politisi PDI-P yang menyarankan Partai Nasdem agar keluar dari koalisi dan menjadi oposisi diakibatkan adanya dinamika politik yang dilakukan Nasdem karena tidak setuju bergabungnya Partai Gerindra.

Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, dinamika politik antara PDI-P dengan Partai Nasdem semakin menguat setelah politisi PDI-P Kapitra Ampera mendesak Nasdem untuk menjadi oposisi.

"Jadi perdebatan antara Kapitra dengan Akbar Faizal itu ya menunjukkan itu, mengindikasikan adanya dinamika politik, dan itu tidak hanya dua partai itu, bisa jadi dengan elite," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (1/8).


Ucapan Kapitra yang berharap Nasdem menjadi oposisi sesungguhnya dilatarbelakangi setelah mendengar ucapan politisi Partai Nasdem Akbar Faizal pada saat acara diskusi di ILC pada Selasa (30/7) malam.

"Saya terkejut amat sangat terkejut ternyata Nasdem lagi menyiapkan diri untuk jadi oposisi yang sesungguhnya, bahasa-bahasa yang dikeluarkan saudara saya ini (Akbar Faizal) tadi itu adalah bahasa-bahasa oposisi dan lebih baik keluar dari koalisi itu lebih bagus. Kedua atau mungkin Nasdem takut ketinggalan?, (sehingga) kegundahan itu dimunculkan kepermukaan bahwa dia akan takut kehilangan. Ini lah yang membuat sedih. Ya mudah-mudahan Nasdem jadi oposisi sesungguhnya," singkat Kapitra.

Sebelumnya Akbar Faizal sebelumnya menyebutkan, kenaifan di ruang politik saat ini sedang terjadi. Menurutnya, persamaan itu perlu dipaksakan. Dia pun mempertanyakan rekonsiliasi yang sedang dijajaki.

Akbar Faizal menyebut bahwa membangun bangsa itu tidak harus satu bahasa, perbedaan-perbedaan itu adalah bagian dari membesarkan sebuah bangsa. Untuk itu, Nasdem berharap Gerindra tetap di luar pemerintahan, karena oposisi itu bukan hal yang hina.

Dengan demikian, Nyarwi menyimpulkan ucapan Kapitra Ampera yang berharap Nasdem menjadi oposisi yang sesungguhnya dikarenakan sikap Nasdem yang terlalu keras menolak bergabungnya Gerindra ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Mungkin ya itu ada semacam reaksi-reaksi dari kalangan elite PDIP terhadap sikap Nasdem ya itu wajar. Artinya kalau Nasdem terlalu keras gitu kan kemudian mereka (PDI-P) berfikir lebih baik (Nasdem menjadi) oposisi," jelasnya.

Namun kata Nyarwi, dinamika yang terjadi antara parpol yang tergabung di KIK merupakan hal yang wajar dan tidak akan menjadi persoalan yang serius bagi Presiden Joko Widodo.

"Tapi itu hal yang wajar tidak ada masalah karena itu sifatnya horizontal bukan vertikal dengan pak Jokowi, kalau misalnya perdebatan dengan pak Jokowi nah itu baru ada persoalan serius, kalau itu gak ada," tandasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya