Perbaikan Sistem Kepesertaan Lebih Penting Ketimbang Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah berencana menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai masalah BPJS sesungguhnya bukan seberapa besar iurannya melainkan berada di sistem pemilihan nasabah BPJS itu sendiri.

"Yang saya ketahui para pembayar iuran merupakan individu yang jarang menggunakan layanan BPJS," kata Huda saat dihubungi Kantor Berita RMOL pada Rabu (31/7).

Di sisi lain terdapat kelompok masyarakat yang tidak rajin membayar iuran, tetapi sering memanfaatkan BPJS. "Jadi ada adverse selection di tahap pendaftaran," imbuhnya.

Huda menambahkan, menurutnya sebelum iuran tersebut benar-benar dinaikkan seharusnya diperbaiki terlebih dulu sistem kepesertaannya.

"Itu yang sangat krusial karena sangat berpengaruh kepada pemasukan iuran dan pengeluaran, " ucap Huda.

Jika dinaikkan, khawatirnya akan memunculkan potensi kerugian karena melepaskan orang yang taat membayar iuran.

"Kalau dari pekerja sih tidak akan masalah, tetapi  bisa kacau di peserta yang dari sektor swasta informal," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah sepakat untuk menaikkan premi atau iuran BPJS Kesehatan dalam rapat di Istana Negara.

Hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan defisit BPJS kesehatan yang terjadi beberapa tahun belakangan.