Berita

Adhie Massardi/RMOL

Politik

Pernah Buat Dua Masalah Besar, Pimpinan KPK Tidak Layak Dipilih Lagi

RABU, 31 JULI 2019 | 16:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dua masalah besar yang memiliki dampak kompleks bagi bangsa telah dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menguraikan, masalah besar yang pertama adalah Agus Rahardjo cs meninggalkan catatan cacat hukum semi permanen melalui kasus Novel Baswedan yang berlarut-larut.

Baca: Muara Kesalahan Kasus Novel Hingga Berlarut Larut Ada Di Pimpinan KPK


Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam mempertajam gesekan antar umat beragama. Penyebabnya, KPK membuat skandal korupsi di pemprov DKI Jakarta yang patut diduga melibatkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok “mengambang”.

Buntut dari kasus yang “mengambang” membuat konsolidasi masyarakat sipil berkumpul di Monas dalam Aksi 212. Mereka mendesak aparat hukum agar bertindak tegas terhadap Ahok yang dianggap menodai agama Islam.

“Situasi ini tidak akan terjadi apabila KPK memproses dengan baik, benar, dan wajar terhadap sejumlah berkas dugaan korupsi pemprov DKI yang sudah menumpuk jauh sebelum aksi Monas digelar,” urai mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7).

Berdasarkan catatan kegagalan para komisioner KPK dalam memimpin lembaga hukum yang prestisius tersebut, Adhie menilai mereka tidak layak untuk kembali dipilih.

“Demi masa depan lembaga anti-rasuah ini, tidak layak diloloskan,” pungkas Adhie Massardi.

Sebanyak tiga nama komisioner KPK yang kembali mencalon diri sebagai calon pimpinan untuk periode 2019-2023. Mereka yang mendaftar di Pansel Capim KPK antara lain Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, dan Laode M Syarif.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya