Berita

Raja Maroko Raja Mohammed VI/Net

Dunia

Atasi Kesenjangan Sosial, Raja Maroko Cari Model Pembangunan Baru

SELASA, 30 JULI 2019 | 08:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Raja Mohammed VI dari Maroko mengumumkan peluncuran komite yang ditugasi untuk menguraikan model pembangunan baru untuk mengatasi kesenjangan sosial.

Dalam pidato yang menandai dua puluh tahun masa pemerintahannya awal pekan ini, Raja Mohammed VI mengumumkan, komite tersebut akan berfungsi sebagai badan penasehat untuk membuat saran demi meningkatkan reformasi di bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, investasi dan perpajakan.

Raja 55 tahun itu menyebutkan beberapa pencapaian penting dari pemerintahannya, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, kereta api berkecepatan tinggi, pelabuhan, energi terbarukan dan pembangunan kota.


"Apa yang merongrong hasil positif ini adalah bahwa efek dari kemajuan dan pencapaian yang dibuat, sayangnya, belum dirasakan oleh semua segmen masyarakat Maroko", kata Raja Mohammed VI.

Penekanan khusus juga diberikan pada kebutuhan untuk membuka keran ekonomi bagi investor asing dan memperbaiki sektor publik.

Dia menyebut, proyek dan reformasi seperti itu membutuhkan pemimpin baru dalam posisi pengambilan keputusan.

"Saya meminta kepala pemerintahan untuk menyerahkan kepada saya, setelah liburan musim panas, proposal untuk mengisi jabatan eksekutif di pemerintahan dan pegawai negeri dengan elit nasional tingkat tinggi yang dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensi", jelasnya seperti dimuat Reuters.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya