Berita

MBS dan donald Trump/Net

Dunia

Rekan Pengusaha Trump Cari Keuntungan Dari Kesepakatan Nuklir Arab Saudi

SELASA, 30 JULI 2019 | 07:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sejak Presiden Donald Trump memenangkan pemilu 2016, sekelompok pengusaha Amerika Serikat telah berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari kesepakatan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi. Di sisi lain, mereka berusaha untuk menghindari pembatasan Amerika Serikat.

Begitu kata Komite Pengawasan. Majelis dalam sebuah laporan baru, dirilis pada hari Senin (29/7).

Berdasarkan 60.000 halaman dokumen , laporan tersebut menjabarkan secara rinci bagaimana pemerintahan Trump diduga mendukung upaya IP3 International, yakni sebuah konsorsium swasta, untuk memenangkan kontrak untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi.


"Laporan hari ini mengungkapkan bukti baru dan luas yang menguatkan komite whistle-blower dan mengungkap bagaimana kepentingan perusahaan dan asing menggunakan akses unik mereka untuk mengadvokasi transfer teknologi nuklir Amerika Serikat ke Saudia Saudi," kata Perwakilan Elijah Cummings, ketua Demokrat dari Oversight Komite, dalam sebuah pernyataan.

"Rakyat Amerika pantas mengetahui fakta-fakta tentang apakah Gedung Putih bersedia menempatkan potensi keuntungan teman-teman pribadi presiden di atas keamanan nasional rakyat Amerika dan tujuan universal mencegah penyebaran senjata nuklir," kata Cummings, seperti dimuat Channel News Asia.

Komite Pengawas sendiri telah melaporkan pada Februari lalu bahwa beberapa "pelapor" yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan peringatan tentang upaya Gedung Putih untuk mempercepat transfer teknologi nuklir Amerika Serikat yang sangat sensitif ke Arab Saudi.

Para pakar kontrol senjata khawatir teknologi itu akan memungkinkan Arab Saudi untuk memproduksi senjata nuklir di masa depan, dan berkontribusi pada perlombaan senjata baru di Timur Tengah.

Sementara itu, untuk diketahui, IP3 adalah kelompok pribadi yang dipimpin oleh sekelompok mantan pejabat pemerintah termasuk pensiunan Laksamana Michael Hewitt, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Keith Alexander dan Jack Keane dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Reagan Bud McFarlane.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional Michael Flynn adalah seorang konsultan IP3 sampai dia dipecat oleh Trump pada Januari 2017.

Laporan yang sama menyebutkan, Thomas Barrack, yang merupakan seorang teman Trump dan ketua Colony Capital, sebuah perusahaan investasi utama Amerika Serikat direkrut oleh IP3 International untuk menggunakan aksesnya ke Trump untuk memenangkan dukungan pemerintah untuk rencana IP3 membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Timur Tengah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya