Disinggung Soal FPI, Menhan: Jika Tak Sejalan Pancasila, Silakan Cari Tempat Lain

Nilai ideologi Pancasila yang menjadi konsentrasi Presiden Joko Widodo terkait izin perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI) diamini oleh Menteri Prtahanan, Ryamizard Ryacudu.

"Itu dari presiden kan, saya rasa yang sudah disampaikan presiden sudah jelas. Kalau siapapun yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, tidak usah di sini (di Indonesia)," kata Ryamizard di kantornya, Senin (29/7).

Menurutnya, ormas manapun harus sejalan dengan ideologi yang dianut bangsa. Jika tak sepakat dengan ideologi Pancasila, maka ia mempersilakan untuk hengkang dari Tanah Air.

"Ini negara Pancasila, (jika tak setuju) cari aja tempat yang enggak ada Pancasilanya," sambungnya.

Dalam aturan yang ada, kata dia, Pancasila sudah termaktub dengan jelas. Keberadaa Pancasila diakuinya sengaja dibuat pendiri bangsa untuk menyatukan seluruh Bangsa Indonesia.

Namun demikian, ia tak menjelaskan apakah hal itu dimaksudkan untuk menyindir FPI atau tidak. Baginya, Pancasila sudah menjadi pandangan hidup bangsa.

"Mematuhi Pancasila kan ada aturnannya, UU semua dibuat berdasarkan Pancasila. Digunakan sebagai pemersatu, pandangan hidup, ideologi negara," ujarnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal belum diperpanjangnya FPI. Dalam wawancara dengan Associated Press (AP), Jokowi mengait-kaitkan FPI dengan idelogi bangsa yang sudah menjadi final.

Di sisi lain, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menegaskan tak ada alasan lain untuk menuding FPI tak sejalan dengan Pancasila.

"Saya sering diskusi dan hadiri undangan FPI. Bagi mereka, Merah Putih dan Pancasila sudah final, karena prosesnya dibuat oleh 'ijtima' ulama-ulama terdahulu. FPI taat ulama," kata Mardani di akun Twitternya.