Berita

Unjuk rasa berujung bentrok di Hong Kong/Net

Dunia

China Kecam Unjuk Rasa Berujung Bentrok Di Hong Kong

SENIN, 29 JULI 2019 | 22:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah China geram dengan unjuk rasa berujung ricuh yang terjadi akhir pekan kemarin di Hong Kong.

"Tidak ada masyarakat yang beradab atau masyarakat hukum yang akan mentolerir kekerasan yang merajalela," kata jurubicara Kantor Urusan Negeri Hong Kong dan Makau Dewan Negara China, Yang Guang (Senun, 29/7).

"Kami berharap bahwa masyarakat umum akan dengan jelas memahami keseriusan keadaan saat ini dan bersama-sama mengecam tindakan buruk dan kejahatan yang dilakukan oleh radikal, dan mencegah mereka dari membahayakan Hong Kong," tambahnya, seperti dimuat Channel News Asia.


Dia menegaskan, pemerintah pusat China sangat mendukung kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan kepolisian Hong Kong yang melakukan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

"Kami juga percaya bahwa tugas prioritas utama Hong Kong saat ini adalah untuk menghukum tindakan kekerasan dan melanggar hukum sesuai dengan hukum, untuk memulihkan ketertiban sosial sesegera mungkin, dan untuk menjaga lingkungan bisnis yang baik," kata jurubicara urusan Hong Kong lainnya, Xu Luying, dalam kesempatan yang berbeda di Beijing awal pekan ini.

Diketahui bahwa Hong Kong telah diguncang serangkaian protes selama beberapa pekan terakhir terkait dengan RUU ekstradisi kontroversial. RUU yang pada akhirnya dibatalkan itu memungkinkan tahanan Hong Kong untuk diekstradisi dan diadili di daratan China.

Namun protes kemudian berkembang menjadi seruan untuk reformasi demokrasi yang lebih luas. Aksi unjuk rasa yang terjadi kemudian pun dalam beberapa kesempatan mengakibatkan bentrokan antara demonstran dan polisi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya