Kasus pencemaran minyak mentah di perairan kembali terjadi. Lagi-lagi Pertamina menjadi sorotan karena pencemarnya bersumber dari sumur minyak miliknya. BUMN ini kembali mengulang kejadian tahun lalu yang mencemari Teluk Balikpapan. Belum tuntas kasus perairan Balikpapan, kini muncul lagi pencemaran di Pantai Karawang.
Pencemaran minyak akibat kelalaian pengeboran produksi minyak sumur YYA 1 menyebabkan 45,37 km2 lautan terdampak, data hingga tanggal 18 Juli 2019.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperoleh data luasan tercemar dari citra satelit ESA sentinel 1 yang bisa diakses oleh publik. Luasan ini akan terus bertambah karena sumber pencemarannya masih belum teratasi, masih waktu berminggu-minggu lagi untuk menutup sumur tersebut.
"Angin mendorong pencemaran minyak ke arah barat, laporan terakhir masyarakat sudah sampai ke pulau untung jawa di Kepulauan Seribu," kata kata Direktur Esekutif Walhi Jawa Barat, Meiki Paendong, Senin (29/7).
Tumpahan minyak ini sudah menyebabkan tambak-tambak di Karawang dan Bekasi mengalami kegagalan panen dan kehidupan nelayan di pesisir Jawa Barat dan DKI Jakarta terganggu. Lokasi pariwisata pantai di Karawang sampai ditutup karena lokasi pantainya tercemar oleh tumpahan minyak.
Pertamina harus melakukan audit terhadap prosedur kerja dan peralatan di lokasi lain blok ONWJ, anjungan Echo, Bravo, Mike dan Zulu. Prosedur kedaruratan untuk memberitahukan kepada warga dan nelayan yang melakukan aktifitas yang terdampak oleh tumpahan minyak ini belum mendapat informasi yang cukup akan dampak dari tumpahan minyak ini.
"Sampai kapan tumpahan minyak ini akan berakibat terhadap kehidupan dan bagaimana menangai akibat2 dari pencemaran ini sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan," ujar Meiki Paendong.
Dikatakan, tumpahan minyak di perairan laut dan Pantai Karawang telah mengancam sumber-sumber kehidupan dan keberlanjutan layanan alam. Pertamina harus tuntas dalam melakukan upaya pemulihan ekosistem laut, pantai, dan mangrove yang terkena dampak tumpahan minyak.
Direktur esekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Achmad menambahkan, pencemaran ini bila tidak dikendalikan akan mencapai Kepulauan Seribu, kehidupan nelayan dan pariwisata di Kepulauan Seribu yang selama ini bergantung dengan kondisi laut akan sangat terganggu.
"Sudah ada beberapa laporan nelayan tumpahan minyak sudah mencapai bagian timur Kepulauan Seribu," terang Tubagus Achmad.
Pencemaran ini seharusnya bisa dikendalikan dan masyarakat terdampak mendapat kan pengetahuan dan informasi dari dampak-dampak yang akan terjadi dan selama apa.
"Kami melihat masyarakat yang membantu menangani tumpahan minyak tidak mendapat pengetahuan tentang bahaya dan standar operasi penanganan tumpahan minyak yang sama dengan pegawai Pertamina. Pemerintah harus mengaudit Pertamina karena kecelakaan yang terjadi dalam waktu tidak lama setelah peristiwa Balikpapan tetapi peringatan kepada masyarakat terdampak tidak dilakukan dengan segera," tutupnya.
