Berita

Nurdin Basirun/Net

Nusantara

Jajaran Pengurus Terjerat Hukum, DPW Nasdem Kepri Klaim Tetap Solid

MINGGU, 28 JULI 2019 | 17:40 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kepulauan Riau (Kepri) tengah diguncang prahara. Sejumlah elit pengurus kini berurusan dengan hukum.

Meski sejumlah elit pengurusnya kini menghadapi kasus hukum, DPW Nasdem Kepri mengklaim kepengurusan tetap solid. Wakil Ketua DPW Nasdm Kepri, Pajrin Shihab menganggap kondisi ini menjadi ujian bagi Nasdem Kepri untuk mempertahankan kiprahnya.

“Insya Allah kami tetap kuat dan solid. Cobaan ini kebetulan menimpa Nasdem saat ini, dan bisa juga menimpa (partai) yang lain,” ujar dia, kepada pers, Minggu (28/7).


Pajrin menegaskan, DPW Nasdem Kepri tetap akan berjuang untuk kepentingan rakyat, demi mewujudkan cita-cita dan program kesejahteraan masyarakat.

“Namanya perjuangan tidak akan pernah berakhir,” aku dia.  

Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap Wali Kota Batam, M Rudi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/7) kemarin, menambah panjang daftar elit DPW Nasdem Kepri yang berurusan dengan hukum.

Rudi adalah Sekretaris DPW Nasdem Kepri. Ia diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus yang berkaitan dengan Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Selain menjabat gubernur, Nurdin adalah Ketua DPW Nasdem Kepri.

Nurdin diciduk KPK melalui operasi tangkap tangan di kediamannya di Gedung Daerah Tanjungpinang. Sehari kemudian, KPK menetapkannya  sebagai tersangka atas dugaan kasus suap dana izin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

DPP Partai Nasdem telah memecat Nurdin sebagai Ketua Partai Nasdem Kepri.

Nama lainnya di jajaran elit Nasdem  yang kini tengah berurusan dengan hukum adalah Bobby Jayanto. Dia adalah Ketua DPD Nasdem Tanjungpinang. Bobby tengah menjalani proses hukum sebagai terlapor dalam dugaan kasus rasisme di Tanjungpinang.

Ada pula mantan Bupati Natuna, Ilyas Sabli. Ketua DPD NasDem Natuna tersebut  juga sudah berstatus tersangka terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dinas anggota DPRD Kabupaten Natuna senilai Rp 7 miliar pada tahun 2011 lalu. Kasus ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Kepri.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Dokter Tifa Buka Pintu Perawatan Imun untuk Jokowi

Jumat, 16 Januari 2026 | 18:06

Eggi dan Damai SP3, Roy Suryo dan Dokter Tifa Lanjut Terus

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:45

Seskab Dikunjungi Bos Kadin, Bahas Program Quick Win hingga Kopdes Merah Putih

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:35

Situasi Memanas di Iran, Selandia Baru Evakuasi Diplomat dan Tutup Kedutaan

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:20

Melihat Net-zero Dari Kilang Minyak

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:53

SP3 Untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Terbit Atas Nama Keadilan

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:48

Kebakaran Hebat Melanda Pemukiman Kumuh Gangnam, 258 Warga Mengungsi

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:13

Musda Digelar di 6 Provinsi, Jawa Barat Tuan Rumah Rakornas KNPI

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:12

Heri Sudarmanto Gunakan Rekening Kerabat Tampung Rp12 Miliar Uang Pemerasan

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:33

Ruang Sunyi, Rundingkan Masa Depan Dunia

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:17

Selengkapnya