Berita

Nurdin Basirun/Net

Nusantara

Jajaran Pengurus Terjerat Hukum, DPW Nasdem Kepri Klaim Tetap Solid

MINGGU, 28 JULI 2019 | 17:40 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kepulauan Riau (Kepri) tengah diguncang prahara. Sejumlah elit pengurus kini berurusan dengan hukum.

Meski sejumlah elit pengurusnya kini menghadapi kasus hukum, DPW Nasdem Kepri mengklaim kepengurusan tetap solid. Wakil Ketua DPW Nasdm Kepri, Pajrin Shihab menganggap kondisi ini menjadi ujian bagi Nasdem Kepri untuk mempertahankan kiprahnya.

“Insya Allah kami tetap kuat dan solid. Cobaan ini kebetulan menimpa Nasdem saat ini, dan bisa juga menimpa (partai) yang lain,” ujar dia, kepada pers, Minggu (28/7).


Pajrin menegaskan, DPW Nasdem Kepri tetap akan berjuang untuk kepentingan rakyat, demi mewujudkan cita-cita dan program kesejahteraan masyarakat.

“Namanya perjuangan tidak akan pernah berakhir,” aku dia.  

Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap Wali Kota Batam, M Rudi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/7) kemarin, menambah panjang daftar elit DPW Nasdem Kepri yang berurusan dengan hukum.

Rudi adalah Sekretaris DPW Nasdem Kepri. Ia diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus yang berkaitan dengan Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Selain menjabat gubernur, Nurdin adalah Ketua DPW Nasdem Kepri.

Nurdin diciduk KPK melalui operasi tangkap tangan di kediamannya di Gedung Daerah Tanjungpinang. Sehari kemudian, KPK menetapkannya  sebagai tersangka atas dugaan kasus suap dana izin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

DPP Partai Nasdem telah memecat Nurdin sebagai Ketua Partai Nasdem Kepri.

Nama lainnya di jajaran elit Nasdem  yang kini tengah berurusan dengan hukum adalah Bobby Jayanto. Dia adalah Ketua DPD Nasdem Tanjungpinang. Bobby tengah menjalani proses hukum sebagai terlapor dalam dugaan kasus rasisme di Tanjungpinang.

Ada pula mantan Bupati Natuna, Ilyas Sabli. Ketua DPD NasDem Natuna tersebut  juga sudah berstatus tersangka terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dinas anggota DPRD Kabupaten Natuna senilai Rp 7 miliar pada tahun 2011 lalu. Kasus ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Kepri.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya