Berita

Nurdin Basirun/Net

Nusantara

Jajaran Pengurus Terjerat Hukum, DPW Nasdem Kepri Klaim Tetap Solid

MINGGU, 28 JULI 2019 | 17:40 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kepulauan Riau (Kepri) tengah diguncang prahara. Sejumlah elit pengurus kini berurusan dengan hukum.

Meski sejumlah elit pengurusnya kini menghadapi kasus hukum, DPW Nasdem Kepri mengklaim kepengurusan tetap solid. Wakil Ketua DPW Nasdm Kepri, Pajrin Shihab menganggap kondisi ini menjadi ujian bagi Nasdem Kepri untuk mempertahankan kiprahnya.

“Insya Allah kami tetap kuat dan solid. Cobaan ini kebetulan menimpa Nasdem saat ini, dan bisa juga menimpa (partai) yang lain,” ujar dia, kepada pers, Minggu (28/7).


Pajrin menegaskan, DPW Nasdem Kepri tetap akan berjuang untuk kepentingan rakyat, demi mewujudkan cita-cita dan program kesejahteraan masyarakat.

“Namanya perjuangan tidak akan pernah berakhir,” aku dia.  

Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap Wali Kota Batam, M Rudi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/7) kemarin, menambah panjang daftar elit DPW Nasdem Kepri yang berurusan dengan hukum.

Rudi adalah Sekretaris DPW Nasdem Kepri. Ia diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus yang berkaitan dengan Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Selain menjabat gubernur, Nurdin adalah Ketua DPW Nasdem Kepri.

Nurdin diciduk KPK melalui operasi tangkap tangan di kediamannya di Gedung Daerah Tanjungpinang. Sehari kemudian, KPK menetapkannya  sebagai tersangka atas dugaan kasus suap dana izin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

DPP Partai Nasdem telah memecat Nurdin sebagai Ketua Partai Nasdem Kepri.

Nama lainnya di jajaran elit Nasdem  yang kini tengah berurusan dengan hukum adalah Bobby Jayanto. Dia adalah Ketua DPD Nasdem Tanjungpinang. Bobby tengah menjalani proses hukum sebagai terlapor dalam dugaan kasus rasisme di Tanjungpinang.

Ada pula mantan Bupati Natuna, Ilyas Sabli. Ketua DPD NasDem Natuna tersebut  juga sudah berstatus tersangka terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan dinas anggota DPRD Kabupaten Natuna senilai Rp 7 miliar pada tahun 2011 lalu. Kasus ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Kepri.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya