Berita

Rachmawati Soekarnoputri saat memberikan keterangan di kediamannya, Sabtu (27/7)./Net

Politik

Rachmawati Persilakan Jokowi Adopsi Program Dan Pemikiran Gerindra

SABTU, 27 JULI 2019 | 21:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dalam pertemuan di Jalan Jatiadang Raya sore tadi (Sabtu, 27/7), Wakil Ketum Gerindra Bidang Ideologi, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan pemerintah seharusnya lebih tahu bagaimana cara menyelamatkan bangsa ini dari krisis dan tantangan di masa depan.

"Kan yang tahu keadannya sekarang pemerintah," kata Rachma usai menjamu Ketum Gerindra Prabowo Subianto di rumahnya, Sabtu (27/7).

Rachma mengungkapkan, bila pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo ingin memperbaiki keadaan bangsa dengan mengadopsi pikiran dan program dari Gerindra. Ia tak mempersoalkan. "Monggo saja," katanya.


Tapi bila hanya membahas koalisi dengan pembagian kursi dan jabatan, Gerindra tidak bicara soal itu. Sebab menurut Rachma, saat ini Indonesia berada dalam sistem neo liberal kapitalisme, sedangkan Gerindra menganut model sistem adil makmur, dan itu tidak sejalan dengan sistem yang saat ini dipakai pemerintah.

"Gerindra itu mempunyai sistem membangun masyarakat adil dan makmur.  Sesuai nama koalisinya, adil dan makmur," tegasnya.

Oleh karena itu, berkaca dari positioning visi misi Gerindra, Rachma menyarankan ada baiknya Gerindra sekarang berada di luar sistem neo liberal, alias di luar pemerintahan.

Meski demikian, soal koalisi dan oposisi masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Gerindra. Semuanya belum final.

"Nanti pasti akan ada pertemuan internal untuk menyamakan persepsi. Waktunya sedang ditentukan," tutupnya. 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya