PDIP Jangan Lupa Sejarah 10 Tahun Jadi Oposisi

PDI Perjuangan tidak bisa serta-merta menyatakan oposisi tidak lagi relevan dalam sistem politik Indonesia demi mendukung langkahnya merangkul Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto.

Ketiadaan oposisi yang kuat adalah suatu kerugian sebab tidak ada kontrol terhadap kekuasaan. Hal ini tentu akan memperlemah demokrasi kita.

Demikian dikatakan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, saat diwawancara Kantor Berita RMOL, Jumat (26/7).

"PDIP itu oposisi selama 10 tahun (2004-2014). Kalau sekarang dibilang tidak apa-apa bila tidak ada oposisi, PDIP lupa sejarah, " ungkap Arya.

"Oposisi  itu harus tetap ada karena demokrasi kita butuh partai pengontrol," tambah Arya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, sebelumnya mengatakan konsep negara Indonesia sejak awal adalah gotong royong. Itu dikatakannya untuk menjawab kekhawatiran tidak ada oposisi yang kuat bila Gerindra bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Kan kita juga sejak awal konsepsinya negara gotong royong," ujar Hasto usai pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Prabowo Subianto di Rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, pada Rabu (24/7)

Dalam konsep gotong royong, lanjut, kelompok partai politik tetap akan terbagi dua. Yakni, kelompok pendukung pemerintah dan kelompok yang menyatakan di luar pemerintahan.

"Tetapi pengambilan keputusan, bahkan pasal demi pasal, dibahas dengan seluruh partai politik yang berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan," jelasnya.