Politik Indonesia Menuju Grand Coalition

HASIL rekapitulasi KPU berdasarkan Pemilu Legislatif 2019 menempakan PDI Perjuangan pada urutan pertama 19,33 persen. Di urutan kedua Partai Gerindra 12,57 persen, kemudian urutan ketiga Partai Golkar 12,31 persen. Selanjutnya Partai Nasdem 9,05 persen, PKS 8.21 persen, Partai Demokrat 7,77 persen, PAN 6.84 persen, dan PPP 4.52 persen.

Menarik untuk disimak pertemuan-pertemuan para elit politik di tengah pembahasan anggota kabinet, ketua MPR dan pimpinan di DPR. Ada beberapa hal yang perlu dicermati.

Pertama, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, serta Megawati dan Prabowo membawa angin segar politik tanah air yang sebelumnya berlawanan keras di Pilpres 2019 bahkan sempat memecah belah masyarakat Indonesia.

Di samping upaya rekonsiliasi. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri ada kepentingan politik jangka panjang demi stabilitas jalannya roda pemerintahan. Langkah awal membentuk pemerintahan kuat. Khususnya Indonesia saat ini menganut sistem presidensiil-multipartai.

Pembentukan grand coalition, dalam istilah literatur ilmu politik yang digagas Arend Lipjhart perlu dijajaki oleh elite politik parpol. Yakni koalisi yang dibentuk dengan melibatkan banyak partai di Parlemen. Ini yang terbaca dari manuver elite politik saat ini. Walau banyak penentangan di internal koalisi.

Kedua, dalam perjalanan pembentukan koalisi partai-partai besar dengan grand coalition akan diikuti minimal connected coalition atau kesamaan dalam preferensi kebijakan artinya terdiri dari partai-partai yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan partner yang tidak penting. Asumsi koalisi partai, memiliki tujuan "policy seeking" atau memaksimalkan kebijakan sesuai kepentingan partai.

Maka grand coalition yang akan berproses menuju minimal connected coalition jika terbentuk, akan memperkuat loyalitas peserta koalisi partai karena diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan. Partai-partai seperti Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, PPP akan mengikuti grand coalition tersebut.

Girindra Sandino
Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (Indenis).