Pertemuan antara Megawati dan Prabowo di Teuku Umar/Ist
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memaknai tiga pelajaran yang bisa diambil usai pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto Rabu (24/7) kemarin.
Pertama adalah soal posisi Gerindra pasca pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Megawati gamblang menjelaskan bahwa tidak ada istilah koalisi dan oposisi di sistem ketatanegaraan Indonesia.
"Soal koalisi dan oposisi sudah disampaikan Ibu Mega, itu tidak ada dalam sistem demokrasi di Indonesia," kata Wasekjen PDIP, Eriko Sotarduga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/7).
Soal kemungkinan Gerindra merapat ke pemerintah, ia lebih menyerahkan kepada parpol pimpinan Prabowo tersebut.
"Itu kan hak Gerindra, kita tidak bisa mencampuri hal itu," sambungnya.
Soal lain yakni tentang kursi kabinet yang merupakan hak sepenuhnya presiden meski setiap partai politik berhak untuk memintanya.
"Ada rekan kami yang meminta delapan, sembilan, sepuluh. Wajar saya. Tapi apakah dipenuhi atau tidak, kita memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo setelah disepakati semua partai," sambungnya.
Hal yang ketiga adalah persoalan kursi pimpinan di legislatif. Menurutnya, hal itu merupakan hak masing-masing partai politik.
"Kalau misalnya (Gerindra) ingin bergabung tentu akan menyampaikan, ibaratnya harus kedua belah pihak. Kami tentu akan sampaikan ke Koalisi Indonesia Kerja, ada PKB, Nasdem, Golkar, PPP," tegasnya.
"Jadi, kalau kita lihat gestur kemaren, janganlah kita berprasangka. Katakan hanya soal cerita kursi, transaksional, tidak seperti itu. Ini untuk Indonesia Raya," tutupnya.
