Jaksa Agung M Prasetyo/Net
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti pernyataan Jaksa Agung M. Prasetyo yang menyebut bahwa penegakan hukum jangan menganggu investasi.
Prasetyo sebelumnya menyebut bahwa setiap tindakan dan kebijakan penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang benar, (harus) memerhatikan outcome dan dampak yang timbul dan dapat memberi pengaruh negatif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial WALHI, Wahyu A Perdana mengatakan, setidaknya ada tiga persoalan dalam pernyataan M. Prasetyo ini.
Pertama, pernyataan ini menyebabkan ketidakpastian pemenuhan asas keadilan.
"Di tengah investasi yang memperoleh berbagai keistimewaan dan perlindungan perlakuan melalui berbagai regulasi, pemenuhan program pemerintah untuk rakyat justru berjalan tersendat," kata Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (24/7).
Persoalan kedua yakni penegakan hukum terhadap korporasi akan semakin lemah. Padahal, kata dia, secara akumulatif dari tahun 2015-2018, tercatat KLHK telah mengantongi deposit kemenangan terhadap korporasi dalam gugatan kerugian dan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 16.94 triliun untuk kerugian lingkungan hidup dan Rp 1,37 triliun untuk biaya pemulihan.
Namun, jelasnya, belum ada satupun putusan yang sudah dieksekusi. Pada saat yang sama, regulasi perlindungan untuk masyarakat yang memperjuangkan lingkungan (draft kebijakan anti-SLAPP) tak kunjung terealisasi.
"Ketiga, pernyataan dari pejabat negara, seperti yang disampaikan Jaksa Agung akan semakin mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan hidup," lanjutnya.
Dewasa ini, upaya penegakan hukum yang tegas akan sangat diperlukan mengingat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi, khususnya di kawasan konsesi korporasi.
Tercatat dari Januari-Juni 2019, telah ada 1.473 hotspot, di antaranya wilayah konsesi korporasi 34 hotspot di HGU, 189 hotspot di IUPHHK-HT, 13 hotspot di IUPHHK-HA, dan 833 hotspot di antaranya di KHG.
"Hukum harus mengacu pada 3 nilai dasar hukum. Pasti, adil, dan manfaat. Jika investasi tidak adil untuk lingkungan dan masyarakat, maka pasti tidak relevan melindungi modal," sambung Manajer Kajian Kebijakan WALHI, Boy Even Sembiring.
