Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Rakyat Harus Awasi, Jangan Sampai Ada Ruang Remang-Remang Kebijakan

SELASA, 23 JULI 2019 | 04:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tantangan Indonesia akan semakin sulit dalam lima tahun mendatang. Apalagi jika menilik kondisi ekonomi yang saat ini sedang lesu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi akan kesulitan menembus angka 7 persen sebagaimana dicita-citakan presiden terpilih Joko Widodo. Dia juga mencatat bahwa pertumbuhan investasi sedang terengah-engah, setoran pajak berkurang, dan utang negara semakin besar.

“Akan sangat pengaruhi kinerja APBN pemerintah, terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program-program pro rakyat,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (22/7).


Tidak hanya di bidang ekonomi, aspek penegakan hukum, HAM, dan kesehatan demokrasi juga semakin buruk. Hal ini, kata Mardani, akan membuat kepercayaan negara lain untuk berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah.

“Ditambah juga masih banyaknya janji kampanye lima tahun yang lalu dan PR-PR Pak Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini,” terangnya.

Untuk itu, Jokowi harus memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa dengan mencari tim terbaik di kabinet. Mantan walikota Solo tersebut tidak boleh mendasarkan pemilihan menteri sebatas bagi-bagi kue kekuasaan.

“Semua harus berdasarkan pertimbangan terbaik untuk kemajuan bangsa,” tegas Mardani.

Kepada rakyat, dia menekan bahwa sesungguhnya Pemilu 2019 dimenangkan oleh rakyat. Untuk itu, rakyat harus ikut mengawasi jalanya roda pemerintahan Jokowi-Maruf.

“Mengawasi dan memaksa tdk ada ruang remang-remang atau gelap dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena kian gelap dan remang-remang, kian banyak penumpang gelap,” tegasnya.

Atas alasan itu, oposisi perlu dan wajib. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan alat kontrol pemerintah.

“Ayo kita majukan bangsa dengan dukung gelombang oposisi sebagai wujud cinta negeri. Negeri ini milik kita semua, ayo kita jaga bersama,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya