Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Rakyat Harus Awasi, Jangan Sampai Ada Ruang Remang-Remang Kebijakan

SELASA, 23 JULI 2019 | 04:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tantangan Indonesia akan semakin sulit dalam lima tahun mendatang. Apalagi jika menilik kondisi ekonomi yang saat ini sedang lesu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi akan kesulitan menembus angka 7 persen sebagaimana dicita-citakan presiden terpilih Joko Widodo. Dia juga mencatat bahwa pertumbuhan investasi sedang terengah-engah, setoran pajak berkurang, dan utang negara semakin besar.

“Akan sangat pengaruhi kinerja APBN pemerintah, terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program-program pro rakyat,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (22/7).


Tidak hanya di bidang ekonomi, aspek penegakan hukum, HAM, dan kesehatan demokrasi juga semakin buruk. Hal ini, kata Mardani, akan membuat kepercayaan negara lain untuk berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah.

“Ditambah juga masih banyaknya janji kampanye lima tahun yang lalu dan PR-PR Pak Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini,” terangnya.

Untuk itu, Jokowi harus memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa dengan mencari tim terbaik di kabinet. Mantan walikota Solo tersebut tidak boleh mendasarkan pemilihan menteri sebatas bagi-bagi kue kekuasaan.

“Semua harus berdasarkan pertimbangan terbaik untuk kemajuan bangsa,” tegas Mardani.

Kepada rakyat, dia menekan bahwa sesungguhnya Pemilu 2019 dimenangkan oleh rakyat. Untuk itu, rakyat harus ikut mengawasi jalanya roda pemerintahan Jokowi-Maruf.

“Mengawasi dan memaksa tdk ada ruang remang-remang atau gelap dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena kian gelap dan remang-remang, kian banyak penumpang gelap,” tegasnya.

Atas alasan itu, oposisi perlu dan wajib. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan alat kontrol pemerintah.

“Ayo kita majukan bangsa dengan dukung gelombang oposisi sebagai wujud cinta negeri. Negeri ini milik kita semua, ayo kita jaga bersama,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya