Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Rakyat Harus Awasi, Jangan Sampai Ada Ruang Remang-Remang Kebijakan

SELASA, 23 JULI 2019 | 04:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tantangan Indonesia akan semakin sulit dalam lima tahun mendatang. Apalagi jika menilik kondisi ekonomi yang saat ini sedang lesu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi akan kesulitan menembus angka 7 persen sebagaimana dicita-citakan presiden terpilih Joko Widodo. Dia juga mencatat bahwa pertumbuhan investasi sedang terengah-engah, setoran pajak berkurang, dan utang negara semakin besar.

“Akan sangat pengaruhi kinerja APBN pemerintah, terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program-program pro rakyat,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (22/7).


Tidak hanya di bidang ekonomi, aspek penegakan hukum, HAM, dan kesehatan demokrasi juga semakin buruk. Hal ini, kata Mardani, akan membuat kepercayaan negara lain untuk berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah.

“Ditambah juga masih banyaknya janji kampanye lima tahun yang lalu dan PR-PR Pak Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini,” terangnya.

Untuk itu, Jokowi harus memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa dengan mencari tim terbaik di kabinet. Mantan walikota Solo tersebut tidak boleh mendasarkan pemilihan menteri sebatas bagi-bagi kue kekuasaan.

“Semua harus berdasarkan pertimbangan terbaik untuk kemajuan bangsa,” tegas Mardani.

Kepada rakyat, dia menekan bahwa sesungguhnya Pemilu 2019 dimenangkan oleh rakyat. Untuk itu, rakyat harus ikut mengawasi jalanya roda pemerintahan Jokowi-Maruf.

“Mengawasi dan memaksa tdk ada ruang remang-remang atau gelap dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena kian gelap dan remang-remang, kian banyak penumpang gelap,” tegasnya.

Atas alasan itu, oposisi perlu dan wajib. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan alat kontrol pemerintah.

“Ayo kita majukan bangsa dengan dukung gelombang oposisi sebagai wujud cinta negeri. Negeri ini milik kita semua, ayo kita jaga bersama,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya