Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Rakyat Harus Awasi, Jangan Sampai Ada Ruang Remang-Remang Kebijakan

SELASA, 23 JULI 2019 | 04:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tantangan Indonesia akan semakin sulit dalam lima tahun mendatang. Apalagi jika menilik kondisi ekonomi yang saat ini sedang lesu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi akan kesulitan menembus angka 7 persen sebagaimana dicita-citakan presiden terpilih Joko Widodo. Dia juga mencatat bahwa pertumbuhan investasi sedang terengah-engah, setoran pajak berkurang, dan utang negara semakin besar.

“Akan sangat pengaruhi kinerja APBN pemerintah, terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program-program pro rakyat,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (22/7).


Tidak hanya di bidang ekonomi, aspek penegakan hukum, HAM, dan kesehatan demokrasi juga semakin buruk. Hal ini, kata Mardani, akan membuat kepercayaan negara lain untuk berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah.

“Ditambah juga masih banyaknya janji kampanye lima tahun yang lalu dan PR-PR Pak Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini,” terangnya.

Untuk itu, Jokowi harus memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa dengan mencari tim terbaik di kabinet. Mantan walikota Solo tersebut tidak boleh mendasarkan pemilihan menteri sebatas bagi-bagi kue kekuasaan.

“Semua harus berdasarkan pertimbangan terbaik untuk kemajuan bangsa,” tegas Mardani.

Kepada rakyat, dia menekan bahwa sesungguhnya Pemilu 2019 dimenangkan oleh rakyat. Untuk itu, rakyat harus ikut mengawasi jalanya roda pemerintahan Jokowi-Maruf.

“Mengawasi dan memaksa tdk ada ruang remang-remang atau gelap dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena kian gelap dan remang-remang, kian banyak penumpang gelap,” tegasnya.

Atas alasan itu, oposisi perlu dan wajib. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan alat kontrol pemerintah.

“Ayo kita majukan bangsa dengan dukung gelombang oposisi sebagai wujud cinta negeri. Negeri ini milik kita semua, ayo kita jaga bersama,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya