Berita

Foto: Dok. PUPR

Teknologi Turut Mendukung Industri Jasa Konstruksi Lebih Efisien

JUMAT, 19 JULI 2019 | 05:41 WIB

Dukungan inovasi dan teknologi diperlukan dalam pembangunan infrastruktur menjadi lebih murah, lebih baik dan lebih cepat. Faktor lainnya yakni kepemimpinan yang kuat, peraturan yang tepat sasaran dan efektif, pendanaan inovatif serta koordinasi yang baik antar lembaga.  

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Selai itu, pemanfaatan teknologi yang tepat guna, efektif, murah dan ramah lingkungan juga didorong guna menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan generasi mendatang," ujar Basuki beberapa waktu lalu.


Sementara, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyampaikan kebijakan sektor konstruksi nasional tentunya harus mendorong penggunaan teknologi yang memberi solusi pada permasalahan yang dihadapi saat ini sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih mudah dan tentunya lebih baik.
 
"Salah satu teknologi konstruksi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada percepatan pembangunan adalah teknologi trenchless," ujar Syarif saat membuka pameran Trenchless Asia 2019 di Jakarta Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/7/) lalu.

Teknologi ini, kata Syarif mengintegrasikan teknologi digital jasa konstruksi yang dipergunakan untuk memasang infrastruktur bawah tanah tanpa mengganggu bangunan atau bentang alam yang ada di atasnya.

Keuntungan dari pemanfaatan teknologi ini antara lain lebih ramah lingkungan, meminimalisir dampak sosial terhadap terhadap kondisi di sekitar lokasi proyek, meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja konstruksi, durasi pekerjaan proyek lebih singkat, sehingga biaya konstruksinya lebih murah dan menjamin pencapaian kualitas konstruksi.

"Memang saat ini persoalannya masyarakat melihat teknologi ini hanya untuk kontraktor besar karena biayanya mahal. Tetapi pada prinsipnya ini justru lebih murah. Kita bicara investasi jangka panjang dan efektivitas, karena biaya tidak tertulis itu justru lebih besar, misalnya biaya sosial. Makanya kita dorong untuk kontraktor spesialis seperti trenchless lebih banyak," tutur Syarif.

Kementerian PUPR telah menggunakan teknologi ini pada beberapa proyek infrastruktur, seperti  sudetann Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu, serta proyek pembangunan air limbah di beberapa kota besar di Indonesia seperti  Denpasar, Yogyakarta  dan Medan.

Beberapa kajian menyebutkan penggunaan teknologi trenchless dalam pekerjaan infrastruktur bawah tanah hingga kedalaman 1,5 meter hanya membutuhkan biaya sebesar 3,12 dolar Amerika/m3. Besaran biaya tersebut lebih murah dibanding metode open trench sebesar 18,46 dolar Amerika/m3.

"Kehadiran teknologi baru ini juga bisa menjadi peluang bagi kontraktor. Untuk itu kita semua perlu berkolaborasi mengambil langkah melalui kerjasama antara Pemerintah dan stakeholders terkait. Perlu penyiapan kompetensi tenaga ahli dan terampil sesuai kebutuhan industri konstruksi saat ini dan pembinaan badan usaha jasa konstruksi melalui adopsi teknologi terkini dan perubahan status menjadi kontraktor spesialis, " ujar Syarif.

Pameran Trenchless berlangsung di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta, pada 17 – 18 Juli 2019 tanpa dikenakan biaya masuk. Acara diikuti sekitar 3.000 exhibitor dengan menghadirkan alat berat dengan teknologi terkini untuk pekerjaan konstruksi bawah tanah.

Sebelum pembukaan pameran dilakukan penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh  Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dengan The International Society for Trenchless Technology (ISTT) yang disaksikan oleh Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dan Managing Director Trenchless Asia Paul Harwood terkait pembinaan SDM  konstruksi nasional.

Turut mendampingi Dirjen Bina Konstruksi, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Konstruksi  Kimron Manik dan Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya