Berita

Presiden Joko Widodo dan Airlangga Hartarto/Net

Politik

Kalah Di Sejumlah Basis Golkar, Jokowi Bisa Jadi Tak Nyaman Dengan Airlangga

KAMIS, 18 JULI 2019 | 23:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Meski ditegaskan tak akan mencampuri suksesi kepemimpinan Partai Golkar, namun restu sang presiden dinilai menjadi faktor penting bagi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin ini di periode 2019-2024.

Menurut pengamat politik Bawono Kumowo, faktor presiden tak dipungkiri bersinggungan saat pergantian pucuk pimpinan Golkar sebelumnya, yakni ketika Setya Novanto digantikan Airlangga Hartarto.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan moril dan politik dari Presiden Jokowi merupakan hal tidak terpisahkan dari proses pencalonan ketua umum sebagaimana ketika terjadi suksesi dari Setnov kepada Airlangga Hartato beberapa tahun lalu,” ujar Bawono, Kamis (18/7).


Peneliti Habibie Center itu berpandangan, posisi Ketum Golkar sangat penting di lingkaran presiden. Sebab Golkar dan PDIP akan menjadi tumpuan presiden dalam mengamankan kebijakan pemerintahan yang diusulkan ke parlemen, termasuk soal RAPBN.

Soal Caketum yang saat ini beredar, Bawono melihat posisi petahana, Airlangga akan sedikit terganjal dalam mencari restu Jokowi di bursa calon Ketua Umum Golkar. Hal itu tak terlepas dari kinerja Airlangga dalam memenangkan Jokowi-Maruf di sejumlah basis Golkar di daerah.

“Hasil Pemilu 17 April kemarin tentu menjadi salah satu bahan evaluasi Presiden Jokowi dalam memberikan dukungan moril dan politik tersebut. Dalam konteks itu kekalahan Jokowi di sejumlah provinsi basis politik Golkar, seperti Sulawesi Selatan dan Riau bisa jadi akan memengaruhi pemberian dukungan moril dan politik tersebut,” jelas Bawono.

Lebih lanjut Bawono mengatakan, kemungkinan Presiden Jokowi menjadi tak nyaman dengan kepemimpinan Airlangga di Golkar.

“Hal itu akan menjadi salah satu penentu dari penilaian Presiden Jokowi apakah Airlangga Hartarto masih dapat diandalkan atau tidak dalam membantu mengarungi lima tahun pemerintahan mendatang, terutama menghadapi berbagai dinamika politik di DPR RI dalam proses pembuatan undang-undang atau kebijakan,” tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya