Berita

Presiden Joko Widodo dan Airlangga Hartarto/Net

Politik

Kalah Di Sejumlah Basis Golkar, Jokowi Bisa Jadi Tak Nyaman Dengan Airlangga

KAMIS, 18 JULI 2019 | 23:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Meski ditegaskan tak akan mencampuri suksesi kepemimpinan Partai Golkar, namun restu sang presiden dinilai menjadi faktor penting bagi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin ini di periode 2019-2024.

Menurut pengamat politik Bawono Kumowo, faktor presiden tak dipungkiri bersinggungan saat pergantian pucuk pimpinan Golkar sebelumnya, yakni ketika Setya Novanto digantikan Airlangga Hartarto.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan moril dan politik dari Presiden Jokowi merupakan hal tidak terpisahkan dari proses pencalonan ketua umum sebagaimana ketika terjadi suksesi dari Setnov kepada Airlangga Hartato beberapa tahun lalu,” ujar Bawono, Kamis (18/7).


Peneliti Habibie Center itu berpandangan, posisi Ketum Golkar sangat penting di lingkaran presiden. Sebab Golkar dan PDIP akan menjadi tumpuan presiden dalam mengamankan kebijakan pemerintahan yang diusulkan ke parlemen, termasuk soal RAPBN.

Soal Caketum yang saat ini beredar, Bawono melihat posisi petahana, Airlangga akan sedikit terganjal dalam mencari restu Jokowi di bursa calon Ketua Umum Golkar. Hal itu tak terlepas dari kinerja Airlangga dalam memenangkan Jokowi-Maruf di sejumlah basis Golkar di daerah.

“Hasil Pemilu 17 April kemarin tentu menjadi salah satu bahan evaluasi Presiden Jokowi dalam memberikan dukungan moril dan politik tersebut. Dalam konteks itu kekalahan Jokowi di sejumlah provinsi basis politik Golkar, seperti Sulawesi Selatan dan Riau bisa jadi akan memengaruhi pemberian dukungan moril dan politik tersebut,” jelas Bawono.

Lebih lanjut Bawono mengatakan, kemungkinan Presiden Jokowi menjadi tak nyaman dengan kepemimpinan Airlangga di Golkar.

“Hal itu akan menjadi salah satu penentu dari penilaian Presiden Jokowi apakah Airlangga Hartarto masih dapat diandalkan atau tidak dalam membantu mengarungi lima tahun pemerintahan mendatang, terutama menghadapi berbagai dinamika politik di DPR RI dalam proses pembuatan undang-undang atau kebijakan,” tandasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Fenomena, Warga Sumsel Ramai-Ramai Siarkan Banjir Secara Live

Minggu, 05 April 2026 | 21:48

Besok Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri

Minggu, 05 April 2026 | 21:29

Kejagung Periksa Kajari Karo Danke Rajagukguk

Minggu, 05 April 2026 | 20:57

Rekan Akmil Kenang Dedikasi Mayor Zulmi di Medan Tugas

Minggu, 05 April 2026 | 20:47

LPSK: RUU PSDK Harus Perkuat SIstem Perlindungan Saksi dan Korban

Minggu, 05 April 2026 | 20:31

JK: Saya Kenal Roy Suryo, Tapi Tak Pernah Danai Isu Ijazah Jokowi

Minggu, 05 April 2026 | 19:58

Simpan Telur di Kulkas, Dicuci Dulu atau Tidak?

Minggu, 05 April 2026 | 19:56

BRIN Ungkap Asa-Usul Cahaya Misterius di Langit Lampung

Minggu, 05 April 2026 | 19:15

Mayor Anumerta Zulmi Salah Satu Prajurit Terbaik Kopassus

Minggu, 05 April 2026 | 18:51

Terendus Skema Gulingkan Prabowo Lewat Rekayasa Krisis dan Kerusuhan

Minggu, 05 April 2026 | 18:33

Selengkapnya