Berita

Presiden Joko Widodo dan Airlangga Hartarto/Net

Politik

Kalah Di Sejumlah Basis Golkar, Jokowi Bisa Jadi Tak Nyaman Dengan Airlangga

KAMIS, 18 JULI 2019 | 23:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Meski ditegaskan tak akan mencampuri suksesi kepemimpinan Partai Golkar, namun restu sang presiden dinilai menjadi faktor penting bagi calon ketua umum partai berlambang pohon beringin ini di periode 2019-2024.

Menurut pengamat politik Bawono Kumowo, faktor presiden tak dipungkiri bersinggungan saat pergantian pucuk pimpinan Golkar sebelumnya, yakni ketika Setya Novanto digantikan Airlangga Hartarto.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan moril dan politik dari Presiden Jokowi merupakan hal tidak terpisahkan dari proses pencalonan ketua umum sebagaimana ketika terjadi suksesi dari Setnov kepada Airlangga Hartato beberapa tahun lalu,” ujar Bawono, Kamis (18/7).


Peneliti Habibie Center itu berpandangan, posisi Ketum Golkar sangat penting di lingkaran presiden. Sebab Golkar dan PDIP akan menjadi tumpuan presiden dalam mengamankan kebijakan pemerintahan yang diusulkan ke parlemen, termasuk soal RAPBN.

Soal Caketum yang saat ini beredar, Bawono melihat posisi petahana, Airlangga akan sedikit terganjal dalam mencari restu Jokowi di bursa calon Ketua Umum Golkar. Hal itu tak terlepas dari kinerja Airlangga dalam memenangkan Jokowi-Maruf di sejumlah basis Golkar di daerah.

“Hasil Pemilu 17 April kemarin tentu menjadi salah satu bahan evaluasi Presiden Jokowi dalam memberikan dukungan moril dan politik tersebut. Dalam konteks itu kekalahan Jokowi di sejumlah provinsi basis politik Golkar, seperti Sulawesi Selatan dan Riau bisa jadi akan memengaruhi pemberian dukungan moril dan politik tersebut,” jelas Bawono.

Lebih lanjut Bawono mengatakan, kemungkinan Presiden Jokowi menjadi tak nyaman dengan kepemimpinan Airlangga di Golkar.

“Hal itu akan menjadi salah satu penentu dari penilaian Presiden Jokowi apakah Airlangga Hartarto masih dapat diandalkan atau tidak dalam membantu mengarungi lima tahun pemerintahan mendatang, terutama menghadapi berbagai dinamika politik di DPR RI dalam proses pembuatan undang-undang atau kebijakan,” tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya