Berita

Kunjungan kerja ke BNPB Pusar di Jakarta/Net

Nusantara

BNPB Bantu Rehabilitasi Dan Antisipasi Bencana Kabupaten Madina

KAMIS, 18 JULI 2019 | 18:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (BPBD) Kabupaten Madina melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta pada pekan lalu. Kunjungan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana dan antisipasi bencana alam di Madina.

Sekretaris BPBD Madina, Haris Nasution mengatakan, pihaknya ke Jakarta untuk menyampaikan program-program penanggulangan bencana dan pasca bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi di Madina beberapa waktu yang lalu. Banyak hal yang dibicarakan dengan BNPB terkait program sudah jalan dan yang akan diusulkan.

"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan rehabilitasi infrastruktur serta masalah-masalah sosial yang ditimbulkannya. Namun kami memilki keterbatasan sehingga Pemkab Madina harus berkoordinasi dengan BNPB Pusat untuk dukungan lebih maksimal sehingga rakyat korban bencana cepat dipulihkan" ujar Haris, Kamis (18/6).


Adapun program yang akan diberikan BNPB adalah berupa peralatan antisipasi bencana, rumah sakit bergerak dan ambulan. Seterusnya, pembangunan fasilitas mitigasi bencana antara lain pembangunan gedung evakuasi tsunami yang dapat digunakan juga sebagai keperluan pasar rakyat dan rekreasi pantai.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Madina, Bahrain Lubis menjelaskan hasil pertemuan dengan BNPB sangat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang muncul berkaitan dengan bencana. Di bidang perikanan dan kelautan, ada beberapa program yang akan dikolaborasi dengan BPBD Madina. Antara lain, bangunan pemecah ombak, pengolahan ikan pada fasilitas-fasilitas bangunan untuk antisipasi tsunami, dan program budidaya ikan korban bencana.

Di bidang sosial juga banyak hal yang dibicarakan termasuk memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Bahrain menambahkan, hampir di setiap lokasi pasca bencana diharapkan dapat dijadikan sebagai lokasi pengembangan budidaya ikan sbagai usaha alternatif menutupi kebutuhan hidup masyarakat akibat kerusakan lahan pertanian dan perkebunan.

"Kami akan bangun sentra-sentara budidaya ikan untuk mendukung perekonomian masyarakat, sambil menunggu upaya rehabilitasi lahan-lahan pertanian yang rusak. Diharapkan program ini juga menyelesaikan persoalan anak putus sekolah yang mengalami kesulitan pembiayaan akibat bencana," tuturnya.

Di tempat terpisah, Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution mengatakan seluruh upaya yang sedang dirintis Pemkab Madina membutuhkan sinkronisasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak sehingga program-program percepatan pembangunan ekonomi Madina dapat segera berjalan dan masyarakat segera menikmati hasilnya.

"Saya berharap Bapak Kepala BNPB Pusat dapat turun langsung ke Madina untuk melihat kondisi di lapangan sehingga beliau dapat memahami kesulitan masyarakat dan Pemda Madina dalam menanggulangi dan mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat korban bencana alam di Madina," ucap Dahlan.

Pemkab Madina belakangan sedang gencar merencanakan percepatan pembangunan ekonomi Madina untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan program-program unggulan baik pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk industrialisasi Raw Material yang melimpah di Madina, menciptakan iklim investasi yang mudah dan murah untuk peningkatan produktifitas terutama kopi Mandailing, serei wangi, karet alam, minyak sawit, aren dan komoditas lainnya.

Untuk mendukung program strategis tersebut, pembangunan bandara sedang berjalan, begitu juga pembangunan rumah sakit rujukan daerah di sekitarnya,  pembangunan jalan-jalan baru sedang digalakkan, termasuk peningkatan mutu perguruan tinggi negeri untuk mejudkan SDM Madina dan pembangunan fasilitas publik lainnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya