Neraca perdagangan yang surplus di bulan Juni 2019 bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk bersantai-santai.
Pihak Istana bahkan mendesak kementerian terkait untuk terus meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan peluang perang dagang Amerika Serikat dan China.
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan bahwa Jokowi ingin agar kinerja perdagangan terus diperbaiki.
“Baik dengan jalan meningkatkan ekspor ke negara tradisional maupun nontradisional dan mengendalikan impor, salah satunya dengan cara menginisiasi industri substitusi impor," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (18/7).
Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan diminta untuk memacu ekspor dengan memperluas pasar. Selain ke China, pasar Indonesia juga harus diperluas ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.
"Tahun ini, pemerintah fokus ke pasar Afrika, dengan menandatangani 12 perjanjian. Tiga di antaranya merupakan target pasar baru (sejak 2018), yakni Mozambik, Tunisia, dan Maroko," katanya.
Sementara itu, Istana juga ingin agar kinerja sektor industri terus diperbaiki. Apalagi, peranan produk industri terhadap nilai ekspor semakin meningkat dan mencapai di atas 70 persen pada 2018.
"Agar terus meningkat, Kementerian Perindustrian sebagai anggota Komite Penugasan Khusus Ekspor (KPKE) mendorong dari sisi pembiayaan lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)," tegas Erani.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana Kementerian Perdagangan ke China untuk melakukan lobi-lobi. Tujuannya, untuk memanfaat jumlah penduduk China yang lebih dari semiliar sebagai pasar produk Indonesia.
“Apalagi, kata dia, Indonesia punya perjanjian dengan China. Perjanjian itu pun punya payung hukum. "Nah itu bisa dipakai," katanya.
Namun demikian, dia ingin pemerintah memastikan barang dari Indonesia berkualitas dan kompetitif. Jangan sampai produk yang diekspor kalah dari produk dari negara tujuan.
