Gabung Ke Pemerintah, Gerindra Akan Minta Jatah Menteri "Basah"

Kalau benar Partai Gerindra bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo jilid II, maka partai pimpinan Prabowo Subianto itu akan melangkah dengan penuh kehati-hatian.

"Termasuk misalnya kalau mendapat jatah menteri, yaitu menteri yang 'basah' atau menteri yamg bisa langsung menurunkan harga pokok," kata pemerhati politik, Pangi Syarwi Chaniago, Kamis (18/7).

Selangkah lagi Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi jilid II. Pernyataaan Prabowo "kami siap membantu jika diperlukan" saat bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi di Jakarta pada 13 Juli 2019, adalah isyarat bahwa Gerindra siap bergabung di pemerintahan baru Jokowi.

Pangi menjelaskan, menteri 'basah' atau strategis itu misalnya Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri ESDM yang bisa menurunkan harga bahan pokok dan tarif listrik.

"Artinya, menteri tersebut punya kebijakan untuk menurunkan harga," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita RMOL.

Menurut Pangi, kalau tidak mendapatkan pos kementerian yang strategis, Gerindra akan sulit mewarnai di tubuh pemerintah, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan rakyat di bawah.

Kalau ini yang terjadi, Pangi menyarankan Gerindra sebaiknya berada di luar pemerintahan menjadi oposisi.

"Itu bisa menjadi malapetaka atau blunder bagi Gerindra ke depannya karena mengambil menteri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Gerindra akan mempertaruhkan masa depannya di Pemilu 2024," tutupnya.